LENSAPOST.NET – Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dikaji secara matang. Mitra Dapur MBG di Tiro/Truseb Meunasah Mancang, Kabupaten Pidie, Akbal Maulina, mengingatkan bahwa penyediaan makanan bagi peserta didik dalam jumlah besar membutuhkan sistem pengelolaan yang tidak sederhana.
Menurut Akbal, pelaksanaan MBG bukan hanya menyangkut penyediaan makanan, tetapi juga mencakup proses pengadaan bahan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi dengan memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan.
Karena itu, ia menilai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih memiliki posisi penting dalam pelaksanaan program tersebut.
“MBG ini produksinya dalam jumlah besar. Jadi yang perlu diperhatikan bukan hanya makanannya tersedia, tetapi bagaimana proses pengolahannya, kebersihannya, sampai makanan itu diterima oleh anak-anak,” kata Akbal, di Sigli Jumat 11 September 2026.
Ia mengatakan, apabila pengelolaan MBG dibebankan kepada sekolah, perlu dipastikan terlebih dahulu kesiapan sarana, tenaga, serta sistem kerja yang dimiliki masing-masing sekolah.
Pasalnya, kondisi dan kapasitas kantin sekolah di setiap daerah belum tentu sama. Sebagian sekolah mungkin memiliki fasilitas yang memadai, sementara sekolah lainnya belum tentu mampu memenuhi kebutuhan produksi makanan dalam jumlah besar.
Akbal juga menilai pengelolaan MBG oleh pihak sekolah berpotensi menambah beban di luar tugas utama tenaga pendidik dan pengelola sekolah.
“Sekolah tentu memiliki tugas utama dalam proses pendidikan. Jangan sampai pengelolaan MBG justru mengganggu kegiatan belajar mengajar karena sekolah harus mengurus produksi dan distribusi makanan,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaan dapur SPPG dapat menjadi salah satu solusi karena pengelolaannya memang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan makanan peserta didik secara terstruktur.
Namun, Akbal menegaskan keberadaan dapur MBG juga harus diikuti dengan penerapan standar higienitas secara konsisten. Setiap tenaga yang terlibat dalam proses pengolahan makanan harus memahami prosedur kebersihan dan keamanan pangan.
“Kalau tetap dikelola melalui dapur MBG, pekerjanya juga harus profesional dan disiplin menerapkan standar higienis. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tetapi kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas,” katanya.
Ia berharap setiap perubahan skema pelaksanaan MBG dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan pangan, serta tidak mengganggu proses pendidikan di sekolah.
“Yang paling penting adalah anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi, aman dan higienis, sementara proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.
