LENSAPOST.NET — Yayasan Cahaya Pembangunan Nusantara (YCPN) mendesak agar operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berpusat di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dirancang khusus untuk produksi makanan dalam skala besar.
Desakan itu disampaikan YCPN menyikapi wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur produksi MBG. Menurut YCPN, alasan efisiensi logistik tidak seharusnya mengorbankan aspek higienitas, keamanan pangan, maupun efektivitas pelaksanaan program.
YCPN menilai produksi makanan untuk peserta didik dalam jumlah besar membutuhkan fasilitas dengan standar sanitasi, pengawasan, serta sistem pengelolaan pangan yang terukur. Sementara itu, kondisi dan kapasitas kantin sekolah dinilai belum tentu seragam untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
SPPG Dinilai Lebih Siap Menjamin Higienitas
YCPN menilai Dapur SPPG memiliki keunggulan karena sejak awal dipersiapkan sebagai fasilitas produksi makanan dalam jumlah besar dengan penerapan standar keamanan pangan.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain kelayakan higiene dan sanitasi, kompetensi penjamah makanan, pengendalian titik kritis dalam proses produksi, kebersihan air dan peralatan, hingga jaminan kehalalan bahan pangan serta produk yang dihasilkan.
“Higienitas tidak bisa ditawar. Dapur SPPG dirancang khusus dengan standar tinggi dan pengawasan yang terukur. Memaksa kantin sekolah menjadi dapur produksi justru berpotensi meningkatkan risiko terhadap keamanan pangan anak-anak,” tegas perwakilan YCPN.
Menurut YCPN, pengelolaan produksi secara terpusat juga memudahkan penerapan prosedur standar, pengawasan kualitas bahan baku, pengendalian proses memasak, hingga pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan kepada siswa.
Jangan Bebani Sekolah dengan Produksi MBG
Selain aspek keamanan pangan, YCPN menilai keberadaan Dapur SPPG penting untuk menjaga efektivitas program sekaligus mencegah bertambahnya beban sekolah.
Produksi terpusat dinilai memungkinkan kapasitas makanan, ketepatan waktu distribusi, dan pemenuhan kebutuhan gizi dikelola melalui sistem yang lebih terukur. Sebaliknya, jika produksi dibebankan kepada kantin sekolah, pelaksanaannya berpotensi menghadapi perbedaan kapasitas fasilitas, sumber daya manusia, serta sistem pengawasan antar sekolah.
YCPN juga mengingatkan bahwa sekolah memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, pengelolaan dapur produksi MBG sebaiknya tidak mengalihkan perhatian sekolah dan tenaga pendidik dari tugas utamanya.
“Tugas utama sekolah dan guru adalah menyelenggarakan pendidikan. Jika kantin sekolah dipaksakan menjadi dapur produksi MBG, sekolah juga harus berhadapan dengan persoalan manajemen dapur, pengelolaan limbah, ketersediaan air bersih, kebersihan peralatan hingga potensi komplain teknis. Ini justru dapat mengganggu efektivitas pendidikan maupun pelaksanaan MBG,” pungkas perwakilan YCPN.
YCPN menegaskan, efisiensi distribusi tetap penting dalam pelaksanaan MBG. Namun, efisiensi tersebut menurut mereka harus ditempuh tanpa mengurangi standar keamanan pangan dan kualitas makanan yang dikonsumsi peserta didik.
