Fokus Ketahanan Pangan, GPIPS Jadi Strategi Baru Kendalikan Inflasi

Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)

LENSAPOST.NET – Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi strategi baru untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Program ini merupakan respons atas tantangan pengendalian inflasi pangan yang kian kompleks, seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan karakter komoditas yang musiman.

Pendekatan yang ditempuh tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga penguatan pasokan secara struktural dan berkelanjutan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Banyuasin (11/2), menegaskan komitmen BI melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah.

Pada 2025, inflasi nasional tercatat 2,92% (yoy), masih dalam sasaran 2,5±1%. Namun, Januari 2026 naik menjadi 3,55% (yoy), terutama dipicu pangan bergejolak. Karena itu, pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat agar tetap dalam kisaran 3–5%.

Tiga strategi utama ditekankan, yakni peningkatan produksi hortikultura berbasis adaptasi iklim, penguatan distribusi dan konektivitas antarwilayah melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD), serta penguatan sinergi pusat-daerah dengan dukungan data neraca pangan dan peran BUMD sebagai offtaker.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menambahkan, inovasi digital seperti SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) memperkuat ekosistem pangan daerah. Sumsel, sebagai produsen beras terbesar ketiga nasional, juga menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya atas kontribusi pada swasembada pangan 2025.

GPIPS merupakan penguatan dari GNPIP dengan tiga pembaruan: penguatan sisi hulu, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif, dan penguatan sinergi pusat-daerah. Rangkaian GPIPS diawali di Sumatera dan akan berlanjut ke Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan, disertai rapat koordinasi TPIP-TPID, temu petani dan UMKM, business matching perbankan, serta penguatan distribusi komoditas.

Ke depan, BI dan pemerintah akan terus memperkuat mitigasi risiko iklim dan efisiensi logistik guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.