LENSAPOST.NET – Polemik tapal batas antara Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara kembali mencuat, khususnya menyangkut status Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Panjang dan Pulau Lipan.
Ketua Himpunan Masyarakat Singkil, M. Nur Hasan, ST, MT, dengan tegas menyuarakan sikap kritis terhadap potensi pengabaian sejarah dan data valid dalam proses penetapan batas wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, M Nur Hasan menegaskan bahwa secara historis dan administratif, keempat pulau itu telah lama dikenal sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
Oleh karena itu, ia mendesak agar sengketa ini diurai secara objektif dan adil, berdasarkan fakta sejarah dan bukti-bukti sahih.
“Kemendagri dan pemerintah pusat agar tidak gegabah dalam menetapkan keputusan administratif yang berdampak panjang pada keutuhan wilayah Aceh,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pihaknya mendorong pembentukan Tim Advokasi Wilayah Aceh yang terdiri dari unsur akademisi, pakar hukum, tokoh adat, dan unsur pemerintah daerah.
Tim ini diharapkan dapat menjadi garda depan dalam menjaga hak-hak wilayah Aceh di tengah tarik-menarik kepentingan administratif dan politik pusat.
Ia juga mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah pusat agar lebih bijak dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang berdampak jangka panjang terhadap integritas Aceh sebagai wilayah istimewa dalam bingkai NKRI.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh rakyat Aceh untuk bersatu menjaga marwah dan batas wilayah yang sah.
Ia juga meminta Gubernur Aceh, DPRA, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk segera menginisiasi dialog diplomatis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat demi meredam ketegangan serta menemukan solusi yang berkeadilan.
Tak ketinggalan, Nur Hasan menyerukan kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forbes Aceh (Forum Bersama Anggota Parlemen Asal Aceh) untuk tampil ke depan dan memainkan peran strategis dalam perjuangan ini.
“Untuk mengambil peran yang sentral dan strategis di garda terdepan perjuangan Aceh di parlemen nasional.,” tegasnya. []
