LENSAPOST.NET — Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH USK) menggelar Peukan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memperingati Milad USK ke-65. Kegiatan yang berlangsung pada 21–26 September 2026 itu menyasar 10 sekolah di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Memasuki hari keempat, Kamis (24/9/2026), kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Suka Makmur, Aceh Besar, dengan mengusung tema “Generasi Muda Sadar Demokrasi: Mengenal Pemilu, Negara, dan Kepemimpinan.”
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dan diskusi tersebut dipimpin Prof. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum. Tim pengabdian juga melibatkan sejumlah dosen FH USK, yakni Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Husni Jalil, S.H., M.Hum., Mirza Fauzul Hamdi, S.H., M.H., dan Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H.
Kegiatan turut dihadiri Kepala SMAN 1 Suka Makmur, Khairul Zami, S.Pd., M.Pd.
Dalam sambutannya, Zahratul Idami menekankan bahwa demokrasi tidak sebatas aktivitas memilih pemimpin dalam pemilu. Menurut dia, demokrasi juga mencakup penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, kesetaraan, musyawarah, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum.
“Peserta didik diharapkan memahami bahwa demokrasi bukan sekadar kegiatan memilih pemimpin dalam pemilu, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, kesetaraan, musyawarah, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum,” kata Zahratul.
Ia berharap pembelajaran tersebut membentuk generasi muda yang melek demokrasi, kritis terhadap informasi, menghargai perbedaan, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memiliki karakter kepemimpinan yang berintegritas.
“Para siswa diharapkan menjadi generasi yang tidak hanya menggunakan hak politiknya ketika telah menjadi pemilih, tetapi juga sejak di bangku sekolah telah membiasakan diri berpikir kritis, berdialog, bermusyawarah, menghormati perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Husni Jalil dalam paparannya mengajak siswa mengenal fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan pemerintah dan masyarakat, serta pentingnya partisipasi dan pengawasan publik dalam negara demokratis.
Ia juga mengingatkan siswa yang telah atau akan memasuki usia pemilih agar menggunakan hak pilih secara sadar dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tidak mudah dipengaruhi oleh hoaks, politik uang, provokasi maupun informasi yang menyesatkan,” kata Husni.
Menurutnya, demokrasi bukan hanya persoalan memilih pemimpin, tetapi juga proses belajar menjadi warga negara yang berpikir kritis, menghargai perbedaan, bertanggung jawab, dan berani mengambil bagian dalam membangun masa depan bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. Faisal A. Rani menyoroti tantangan demokrasi di era media sosial. Ia mengingatkan peserta didik agar mampu membedakan fakta, opini, propaganda, dan disinformasi.
“Peserta didik diharapkan mampu membedakan fakta, opini, propaganda, dan disinformasi. Mereka perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya,” ujar Faisal.
Ia juga mengajak siswa menerima perbedaan pilihan politik, agama, suku, budaya, maupun pandangan sosial tanpa melakukan penghinaan, perundungan, atau permusuhan.
“Perbedaan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokratis,” katanya.
Menurut Faisal, pendidikan demokrasi di sekolah penting untuk membangun kebiasaan berpikir kritis, berdialog, bermusyawarah, menghormati perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama.
Zahratul kembali menekankan aspek kepemimpinan. Ia mengatakan kepemimpinan tidak semestinya dipahami hanya sebagai jabatan atau kekuasaan, tetapi juga sebagai kemampuan membangun integritas, kejujuran, tanggung jawab, keberanian menyampaikan pendapat, kemampuan mendengarkan orang lain, serta kesediaan melayani kepentingan bersama.
“Peserta didik diharapkan tidak menjadi generasi yang apatis terhadap persoalan bangsa. Mereka dapat mulai berpartisipasi dari lingkungan sekolah melalui organisasi siswa, musyawarah kelas, kegiatan sosial, diskusi, dan berbagai kegiatan yang melatih pengambilan keputusan secara demokratis,” ujarnya.
Ia menegaskan, demokrasi harus berjalan berdasarkan hukum dan konstitusi. Kebebasan menyampaikan pendapat, kata dia, harus disertai tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain.
Peukan Pengabdian kepada Masyarakat FH USK tersebut dijadwalkan berlangsung di 10 sekolah di Aceh Besar selama enam hari sebagai bagian dari rangkaian peringatan Milad USK ke-65.
