LENSAPOST.NET – Polem muda Ahmad Yani, Ketua DPP Forum Komunikasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh (FKPPA), mengecam Keputusan DPR Aceh yang terkesan menutup kesempatan bagi putra terbaik Aceh yang layak menjadi calon Penjabat (Pj) Gubernur Aceh.
Polem muda Ahmad Yani mengungkapkan ketidakpuasannya, “Masih banyak putra-putra terbaik Aceh yang lain. Seperti pak Doktor Safrizal ZA, Dirjen Adminwil, dan pak Doktor Faisal Ali Hasyim, Itjend di Kementerian Agama RI, tapi DPR Aceh terkesan mengabaikan kenyataan in,”kata Polem muda kepada wartawan, Kamis 15 Juni 2023.
Keputusan untuk mengajukan satu nama calon Pj Gubernur Aceh dianggap menutup pintu bagi calon lain yang seharusnya juga mendapatkan kesempatan. Namun, DPR Aceh tampak enggan memberi ruang dan kesempatan kepada putra-putra terbaik lainnya.
Polem muda Ahmad Yani menyoroti kemungkinan masalah yang mungkin muncul dalam seleksi administrasi dan penelusuran kelayakan terhadap Bustami Hamzah. Ia bertanya, “Bagaimana jika nantinya Kemendagri menemukan masalah, kejanggalan, atau kendala terkait dengan Bustami Hamzah?”
Selanjutnya, ia menambahkan, “Dulu DPR Aceh juga mengusulkan nama pak Ahmad Marzuki sebagai calon Pj Gubernur Aceh, tetapi ternyata sosok yang direkomendasikan oleh anggota DPR tersebut keliru. Pj yang diusulkan DPR Aceh tersebut berkinerja buruk tanpa prestasi.”
Keputusan usulan yang sebelumnya seharusnya menjadi cermin bagi anggota DPR Aceh untuk mengakui kegagalan mereka. “Mereka seharusnya merasa malu atas kekeliruan tersebut di hadapan rakyat,” tegas Polem.
Namun, terlihat bahwa anggota DPR Aceh tidak pernah memikirkan hal tersebut. Bukti nyata adalah hari ini, wakil rakyat tersebut semakin bertindak aneh dengan mengusulkan satu orang calon dari tiga calon yang diperbolehkan.
Polem menyayangkan perilaku anggota DPR Aceh tersebut, menyatakan bahwa mereka seolah-olah mendikte Kemendagri dan presiden.
“Padahal, Aceh memiliki banyak orang pintar dan layak menjadi Pj Gubernur, seperti Prof. Dr. Marwan, Rektor Unsyiah, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MAg, Rektor UIN, dan juga Dr. Indra Iskandar, Sekjen DPR RI,” ungkapnya. []
