LENSAPOST.NET– Penyair dan budayawan Aceh, Din Saja, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang dinilai belum mampu menjawab persoalan mendasar para seniman, meski lembaga tersebut telah berdiri lebih dari tiga dekade.
Menurut Din, keluhan tentang minimnya dukungan terhadap pelaku seni sejatinya bukan isu baru. Ia menyebut, persoalan serupa sudah mengemuka sejak sekitar 35 tahun lalu, bahkan menjadi salah satu latar belakang dibentuknya Dinas Kebudayaan Aceh.
“Dulu, pemerintah merespons keresahan seniman dengan membentuk dinas ini, dengan harapan menjadi wadah pembinaan dan perlindungan kebudayaan. Tapi pertanyaannya, sejauh mana itu benar-benar terwujud hari ini?” kata Din.
Ia menilai, hingga kini banyak persoalan lama yang belum terselesaikan. Para seniman masih menghadapi keterbatasan dukungan, baik dari sisi fasilitas, pembinaan, maupun kesejahteraan.
“Kalau keluhan yang sama terus berulang selama puluhan tahun, ini bukan lagi persoalan kecil. Ini menunjukkan ada yang tidak berjalan dengan baik dalam kebijakan maupun implementasinya,” ujarnya.
Din juga menyoroti kecenderungan birokrasi yang dinilai lebih fokus pada aspek administratif dibandingkan dampak nyata bagi pelaku seni. Menurutnya, keberhasilan sebuah lembaga kebudayaan seharusnya diukur dari sejauh mana ia mampu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas seniman.
Di kalangan seniman sendiri, lanjutnya, bahkan berkembang sindiran yang mencerminkan kekecewaan terhadap kondisi tersebut.
“Ada adagium yang berkembang: ‘pejabat yang mengurus kesenian lebih sejahtera daripada seniman yang diurus.’ Ini memang satire, tapi lahir dari realitas,” ungkapnya.
Lebih jauh, Din menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh diperlakukan sebagai sektor pelengkap dalam pembangunan daerah. Ia menilai, selama ini perhatian pemerintah masih cenderung berfokus pada pembangunan fisik, sementara aspek kebudayaan—yang menjadi identitas dan ruh masyarakat—kerap terabaikan.
“Kebudayaan itu bukan sekadar acara seremonial. Ini soal jati diri, soal peradaban. Kalau ini diabaikan, kita kehilangan arah sebagai bangsa,” tegasnya.
Untuk itu, Din mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan kebudayaan, termasuk menilai kembali efektivitas peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
“Tujuan pembentukan dinas ini dulu sangat mulia. Tapi setelah 35 tahun, wajar publik bertanya: apakah tujuan itu sudah tercapai, atau justru melenceng dari harapan awal?” pungkasnya.
