HUKUM  

Kuasa Hukum Mohd Rizki Ramadhan Buka Suara soal Pernyataan Haji Midi Tolak Damai

LENSAPOST.NET – Kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan, Bahrul Ulum, SH., MH., dan Raja Inal Manurung, SH., menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan pernyataan Haji Midi yang menolak upaya perdamaian dan meminta Ketua DPRK Nagan Raya diproses hukum, Rabu (18/11/2026).

Dalam keterangan tertulisnya, kuasa hukum menyatakan menghormati sikap Haji Midi selaku orang tua pelapor yang menyampaikan pembelaan terhadap anaknya. Namun, mereka menegaskan bahwa penolakan perdamaian tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa kliennya telah bersalah.

Menurut mereka, dalam negara hukum, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan alat bukti yang sah.

“Penolakan damai bukanlah vonis bersalah,” demikian pernyataan kuasa hukum dalam klarifikasi tertulis tersebut.

Mereka juga menjelaskan bahwa perkara yang dilaporkan masih berada pada tahap penyidikan di Polda Aceh. Karena itu, pihaknya meminta semua pihak tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Terkait tidak tercapainya mediasi, kuasa hukum membantah hal tersebut disebabkan kliennya tidak memiliki iktikad baik untuk berdamai.

Mereka mengklaim mediasi tidak mencapai kesepakatan karena terdapat permintaan tertulis yang dinilai berada di luar substansi Laporan Polisi Nomor LP/B/135/X/2026 tentang dugaan khalwat.

“Mediasi tidak tercapai karena adanya permintaan tertulis di luar substansi laporan polisi tentang dugaan khalwat, yang tidak dapat kami penuhi karena tidak memiliki dasar hukum,” tulis mereka.

Kuasa hukum juga menyayangkan apabila proses mediasi yang menurut mereka bersifat rahasia terus dibawa ke ruang publik.

Selain itu, mereka meminta semua pihak, termasuk kuasa hukum pelapor, tidak menggiring opini dengan mengaitkan perkara tersebut dengan isu lain, seperti dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan lama.

Menurut kuasa hukum, persoalan tersebut belum dibuktikan melalui pengadilan dan dinilai tidak relevan dengan unsur Pasal 23 Qanun Jinayat yang disangkakan kepada kliennya.

Meski demikian, mereka menegaskan Mohd. Rizki Ramadhan tetap menghormati proses penyidikan Polda Aceh dan siap mengikuti seluruh tahapan hukum secara kooperatif.

“Kami akan fokus pada pembuktian di forum hukum, bukan pada perang pernyataan di media sosial,” demikian pernyataan Bahrul Ulum dan Raja Inal Manurung.

Klarifikasi tersebut disampaikan di Nagan Raya pada 18 November 2026 sebagai tanggapan atas pemberitaan mengenai sikap Haji Midi yang menolak perdamaian.