LENSAPOST.NET – Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Dr Safaruddin, mengambil langkah tegas guna memperkuat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya.
Seluruh kepala perangkat daerah diperintahkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas masing‑masing pegawai.
Ketegasan ini tertuang dalam Instruksi Bupati Abdya Nomor 100.3.4.2/553 tentang Penegakan Kedisiplinan dan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin bagi ASN, yang ditetapkan di Blangpidie pada 6 Oktober 2026 sebagaimana dikutip antaran.id, Kamis (12/11/2026).
Instruksi tersebut diterbitkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, sekaligus kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam surat instruksi itu, Bupati meminta seluruh kepala perangkat kabupaten memastikan para ASN di lingkungan kerjanya mematuhi ketentuan jam kerja dan mengisi daftar kehadiran secara tertib melalui sistem presensi, baik presensi daring, elektronik maupun manual.
Bukan hanya persoalan kehadiran, kedisiplinan juga mencakup tanggung jawab menjalankan tugas kedinasan. Setiap ASN diwajibkan bekerja jujur, berintegritas, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Para ASN pun dilarang meninggalkan tempat tugas selama jam kerja apabila belum memperoleh izin tertulis dari atasan langsung.
Bupati menegaskan, keterlambatan masuk kerja maupun pulang sebelum waktunya tanpa alasan sah akan dihitung secara akumulatif. Pelanggaran tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penilaian kinerja serta pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pengawasan Pimpinan hingga Sanksi Disiplin
Instruksi ini tidak hanya membebankan kewajiban kedisiplinan kepada masing‑masing pegawai, tetapi juga menempatkan pimpinan perangkat daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Setiap atasan langsung wajib memantau kedisiplinan bawahannya secara rutin. Pimpinan yang membiarkan atau tidak menindaklanjuti pelanggaran disiplin pegawai di bawah kewenangannya juga berpotensi dikenai sanksi sesuai peraturan perundang‑undangan.
Agar kebijakan berjalan efektif, Bupati menginstruksikan penerapan hukuman disiplin merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dalam instruksi tersebut, pelanggaran ketentuan jam kerja dibagi menjadi tiga kategori hukuman disiplin, yaitu ringan, sedang, dan berat.
Kategori ringan diberlakukan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 1‑10 hari kerja akumulatif dalam satu tahun, dengan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.
Sementara pelanggaran selama 11‑20 hari kerja masuk kategori disiplin sedang, dengan sanksi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam hingga 12 bulan tergantung jumlah hari pelanggaran.
Adapun pelanggaran selama 21 hari kerja atau lebih secara akumulatif dalam satu tahun termasuk kategori disiplin berat.
Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.
Bahkan pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 10 hari kerja berturut‑turut juga dapat dikenai sanksi pemberhentian sesuai isi instruksi tersebut.
Khusus untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu, pelanggaran disiplin berat dapat berakibat pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Laporan Kehadiran Dievaluasi Setiap Bulan
Selain mengatur sanksi, Bupati juga mewajibkan seluruh perangkat daerah menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran serta penjatuhan hukuman disiplin setiap bulan.
Laporan tersebut diserahkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya.
Selanjutnya, Kepala BKPSDM bersama Inspektur bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, serta audit kepatuhan terhadap pelaksanaan instruksi secara berkala.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga konsistensi penegakan disiplin di seluruh perangkat daerah dengan tetap mengacu pada prosedur hukum yang berlaku.
Melalui instruksi ini, Pemkab Abdya menegaskan bahwa kedisiplinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab serta integritas setiap aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Pada akhirnya, peningkatan disiplin ASN diharapkan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Kehadiran aparatur yang tepat waktu, bertanggung jawab, dan profesional merupakan fondasi utama guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (*)
