HUKUM  

Kuasa Hukum Intan Keumala Tanzil Minta Klarifikasi soal Pernyataan Dugaan KDRT dan Perselingkuhan Lama

Kuasa hukum Intan Keumala Tanzil, Yulfan, S.H., M.H. [Dok Pribadi]

LENSAPOST.NET – Kuasa hukum Intan Keumala Tanzil, Yulfan, S.H., M.H., mengaku terkejut atas pernyataan kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan yang turut menyinggung dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan lama dalam polemik penanganan perkara dugaan khalwat.

Ia meminta penjelasan mengenai konteks dan maksud penyebutan kedua persoalan tersebut.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Mohd Rizki Ramadhan Buka Suara soal Pernyataan Haji Midi Tolak Damai

Yulfan dalam keterangan tertulisnya di Banda Aceh, Rabu (18/11/2026), menegaskan bahwa dugaan KDRT dan perselingkuhan bukan persoalan yang sedang diangkat pihaknya dalam penanganan perkara khalwat. Menurut dia, kedua isu tersebut justru muncul dalam pernyataan kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan yang telah dipublikasikan sejumlah media.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan alasan kedua persoalan tersebut perlu disinggung dalam penjelasan mengenai perkara dugaan khalwat yang sedang berjalan. Yulfan menegaskan, pihaknya tidak bermaksud memperluas polemik ataupun membangun tuduhan baru, termasuk menyimpulkan bahwa dugaan KDRT dan perselingkuhan tersebut benar-benar terjadi.

“Kami akan mengonfirmasi dan membahas penyebutan kedua persoalan tersebut bersama klien kami. Apabila terdapat fakta dan informasi yang relevan, langkah selanjutnya akan dipertimbangkan secara terpisah berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian pernyataan Yulfan.

Terkait tuduhan bahwa pihaknya menggiring opini publik, Yulfan menilai tuduhan tersebut keliru dan tidak memiliki dasar yang jelas. Ia menyebut penyampaian posisi hukum klien, perkembangan perkara, serta tanggapan atas pernyataan yang lebih dahulu dipublikasikan pihak lain tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindakan menggiring opini. Ia juga menyatakan terbuka memberikan klarifikasi apabila ada pernyataannya yang dianggap tidak sesuai fakta.

Selain persoalan hukum tersebut, Yulfan mengatakan pihaknya tengah menunggu perkembangan pemeriksaan di Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Nagan Raya yang dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada 19 November 2026. Ia berharap seluruh tahapan berjalan sesuai tata tertib, kewenangan, dan mekanisme kelembagaan yang berlaku. Menurut dia, proses tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga marwah, kehormatan, dan kredibilitas lembaga DPRK Nagan Raya.

Yulfan menegaskan fokus utama pihaknya tetap pada penanganan perkara dugaan khalwat yang sedang berjalan. Ia menghormati proses penyelidikan dan penyidikan serta menyerahkan penilaian terhadap unsur dan pembuktian perkara kepada aparat penegak hukum. Pihaknya juga mengajak semua pihak menempatkan setiap persoalan secara proporsional, menghormati proses hukum, serta memastikan setiap pernyataan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan. []