Akademisi: Banjir Aceh Dampak Kerakusan Eksploitasi SDA

Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur Kabupaten Subulussalam sehingga menyebabkan debit air Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit meningkat dan menggenani wilayah pemukiman warga, jalan desa dan jalan nasional khususnya di daerah dataran rendah dan bantaran sungai. [Dok. BPBD]

LENSAPOST.NET – Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Taufik A. Rahim, menilai bencana banjir bandang yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan, tetapi juga harus dilihat dari kerusakan ekosistem hutan dan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

Menurut Taufik, banjir yang kembali terjadi di sejumlah daerah, termasuk kawasan yang pernah mengalami bencana serupa setahun sebelumnya, menjadi peringatan serius atas semakin berkurangnya kemampuan lingkungan menampung dan menyerap air hujan.

Kerusakan hutan tutupan, perambahan kawasan hutan, serta alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan aktivitas pertambangan emas maupun mineral lainnya dinilai turut memperbesar risiko bencana.

Ia menyoroti pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan pemanfaatan lahan yang dinilai tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Padahal, hutan memiliki fungsi penting sebagai kawasan resapan dan penyimpan air sekaligus penyangga kehidupan masyarakat serta berbagai makhluk hidup di sekitarnya.

Taufik juga mengkritik praktik yang disebutnya sebagai konspirasi antara pengusaha dan penguasa dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut dia, hubungan kepentingan ekonomi dan politik tersebut berpotensi menjadikan keuntungan kelompok tertentu sebagai prioritas, sementara masyarakat harus menanggung dampak kerusakan lingkungan, mulai dari kehilangan harta benda, mata pencaharian hingga nyawa.

Ia menilai eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan etika, moral, dan aturan hukum mencerminkan kerakusan dalam memanfaatkan kekuasaan ekonomi-politik. Sementara itu, fungsi lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan manusia justru semakin terabaikan akibat orientasi keuntungan jangka pendek.

“Dampak banjir bukan hanya merusak rumah dan harta benda masyarakat, tetapi juga menghancurkan sistem kehidupan serta tatanan sosial kemasyarakatan,”kata Taufik, Senin 16 November 2026.

Karena itu, Taufik mengingatkan agar pengelolaan sumber daya alam tidak terus-menerus dikendalikan oleh kepentingan ekonomi segelintir pengusaha dan kelompok yang memiliki akses kekuasaan. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hutan, mengendalikan aktivitas pertambangan, serta memastikan setiap kebijakan pemanfaatan lahan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat.

Menurut dia, bencana banjir yang berulang semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan perizinan dan praktik eksploitasi sumber daya alam di Aceh. Tanpa pembenahan serius, masyarakat akan terus menjadi pihak yang paling menanggung kerugian dari kerusakan lingkungan yang seharusnya dapat dicegah. []