Lensapost.net | Nasional – Di tengah derasnya arus informasi digital dan berkembangnya media daring di seluruh penjuru Tanah Air, Ikatan Wartawan Online (IWO) terus menegaskan posisinya sebagai organisasi profesi yang sah, solid, dan berkomitmen menjaga marwah kewartawanan. Namun, semangat perjuangan itu kini kembali diuji. Muncul pihak-pihak yang mengklaim sebagai pengurus IWO tanpa dasar legalitas yang jelas. Mereka mencoba menumpang nama besar IWO, mengatasnamakan kepengurusan, dan membuat kebingungan di berbagai daerah.
Menanggapi hal tersebut, Pengurus Pusat IWO dengan tegas menyampaikan pernyataan resmi. Ketua Umum Dwi Christianto, didampingi Sekretaris Jenderal Telly Nathalia, menegaskan bahwa organisasi yang ia pimpin memiliki legalitas penuh dan sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
IWO menurutnya terdaftar sebagai badan hukum resmi di Kementerian Hukum dan HAM serta memiliki hak eksklusif atas nama dan logo Ikatan Wartawan Online yang telah digunakan sejak organisasi ini berdiri.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat nama IWO dipakai secara sembarangan. Ini bukan soal internal semata, tapi menyangkut kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi wartawan online,” ujar Dwi dalam siaran pers yang diterima redaksi lensapost.net, Sabtu, (24/5/2025)
Menurutnya, sejumlah oknum yang mengaku sebagai pengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah pihak-pihak yang tidak pernah tercatat secara sah dalam struktur organisasi. Bahkan, beberapa di antaranya diduga menggunakan nama IWO untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan profesionalisme pers.
“Siapa pun yang ingin membesarkan IWO harus berangkat dari niat baik dan prosedur yang benar. Bukan dengan cara membajak nama, merusak tatanan, dan mengganggu ketertiban organisasi,” lanjut Dwi dengan nada tegas.
IWO yang telah hadir lebih dari satu dekade, lanjutnya, dibangun atas dasar komitmen kolektif dari para wartawan online di seluruh Indonesia yang ingin menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, dan etika jurnalistik. Organisasi ini bukan milik satu-dua orang, melainkan milik semua insan pers online yang bekerja dengan hati dan integritas.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat luas untuk tidak melayani surat, undangan, atau aktivitas apa pun yang mengatasnamakan IWO tanpa konfirmasi dari pengurus pusat. Segala aktivitas organisasi yang sah, kata Dwi, dapat diverifikasi melalui kanal resmi yang telah disediakan.
“Kami terbuka kepada siapa pun yang ingin bergabung dan memperkuat IWO. Tapi semua harus mengikuti prosedur dan etika organisasi. Jangan hanya karena haus jabatan atau ingin tampil, lalu membuat klaim-klaim sepihak yang justru mencederai perjuangan kolektif,” jelasnya.
Sekjen Telly Nathalia menambahkan, kekuatan IWO terletak pada kebersamaan dan komitmen anggotanya. Oleh karena itu, upaya-upaya penyesatan informasi dan tindakan ilegal yang mengatasnamakan IWO justru menjadi pelecut semangat bagi pengurus sah untuk semakin solid dan memperkuat konsolidasi nasional.
“Kami yakin, kebenaran akan menemukan jalannya. Kami tidak sedang melawan pribadi, tapi membela prinsip. Ini soal menjaga warisan perjuangan dan menjaga rumah besar wartawan online agar tetap bersih dan bermartabat,” kata Telly.
Pengurus Pusat IWO menurutnya juga menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila ada tindakan yang merugikan organisasi, mencemarkan nama baik, atau menimbulkan kebingungan di masyarakat. Mereka berharap agar pihak berwenang juga turut serta menjaga tertib organisasi profesi, demi menjaga ekosistem pers yang sehat dan bertanggung jawab.
“Di tengah tantangan zaman dan tekanan dari berbagai pihak, IWO tetap berdiri tegak dengan semangat kebersamaan dan cita-cita luhur: menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi melalui pemberitaan yang jujur, berimbang, dan berintegritas,” tutupnya.[].
