LENSAPOST.NET — Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (27/4/2026), tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi arah tata kelola pemerintahan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Abdya, Amrizal, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam pidatonya, pemerintah pusat menekankan pentingnya perubahan mendasar dalam cara kerja birokrasi di tengah tekanan global dan keterbatasan fiskal.
Alih-alih berfokus pada seremoni, sambutan tersebut menyoroti perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, agar tidak lagi terjebak dalam rutinitas administratif.
Tito menegaskan, reformasi birokrasi harus bergeser dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian hasil yang terukur. Ia juga menyoroti masih adanya ketidaksinkronan antara program pusat dan daerah yang menyebabkan tumpang tindih kegiatan serta menurunkan efektivitas pembangunan.
“Birokrasi harus modern, adaptif, dan berbasis teknologi, dengan orientasi pada dampak nyata bagi masyarakat,” demikian kutipan sambutan yang dibacakan.
Digitalisasi pemerintahan disebut menjadi instrumen penting dalam mempercepat layanan publik sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, kemandirian fiskal daerah turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan menggali potensi lokal guna memperkuat kapasitas keuangan.
Kerja sama antardaerah juga dinilai semakin krusial, terutama dalam menangani persoalan lintas wilayah seperti konektivitas, lingkungan, dan pengembangan ekonomi kawasan.
Dalam aspek pelayanan, keberhasilan otonomi daerah diukur dari kualitas layanan dasar yang dirasakan masyarakat. Akses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial masih menghadapi kesenjangan di sejumlah wilayah.
“Pemerataan layanan dasar harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan daerah,” tegasnya.
Efisiensi anggaran menjadi kata kunci dalam penyusunan program. Setiap kegiatan diminta dirancang secara sederhana, tepat sasaran, dan mampu memberikan nilai tambah yang nyata.
Memasuki tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai krisis, mulai dari ekonomi, pangan, hingga dampak perubahan iklim.
Sejumlah agenda strategis seperti swasembada pangan dan energi, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus ke depan.
Upacara yang berlangsung tertib dan khidmat itu sekaligus menjadi refleksi bahwa otonomi daerah bukan sekadar desentralisasi kewenangan, melainkan ujian kapasitas daerah dalam menjawab tantangan zaman.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan benar-benar tepat sasaran,” demikian penutup sambutan. []
