NEWS  

Bupati Aceh Utara Perjuangkan Percepatan Bantuan Rumah Rusak dan Normalisasi Sungai

Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayahwa

LENSAPOST.NET– Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayahwa, terus memperjuangkan percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana bagi masyarakat di daerahnya.

Sejumlah kebutuhan mendesak, mulai dari pencairan bantuan stimulan rumah rusak, penyaluran jaminan hidup (Jadup), hingga normalisasi sungai, disampaikan langsung kepada pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Wilayah Sumatera Utara dan Aceh Tahun 2026.

Dalam rapat yang diikuti secara daring melalui Zoom Meeting tersebut, Ayahwa menyampaikan kondisi terkini masyarakat Aceh Utara kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, serta pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia menekankan bahwa masyarakat terdampak masih membutuhkan perhatian dan dukungan nyata agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, terutama bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat bencana.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah belum terealisasinya bantuan stimulan bagi rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat. Ayahwa menjelaskan bahwa seluruh berkas pendataan rumah rusak telah disampaikan kepada BNPB dan hasil peninjauan (review) juga telah diterbitkan.

Namun, hingga rapat berlangsung, dana bantuan tersebut belum dicairkan. Karena itu, ia meminta BNPB mempercepat proses pencairan agar masyarakat yang masih bertahan di hunian sementara (huntara) segera memperoleh kepastian untuk membangun kembali rumah mereka.

Selain persoalan pemulihan rumah warga, Ayahwa turut melaporkan bencana yang kembali terjadi di empat kecamatan, yakni Pirak Timu, Matangkuli, Sawang, dan Langkahan.

Menghadapi kondisi tersebut serta meningkatnya potensi ancaman bencana hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan status Siaga Bencana sebagai langkah memperkuat kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi kemungkinan bencana susulan.

Persoalan lain yang turut disuarakan adalah pendangkalan empat aliran sungai, yaitu Krueng Sawang, Krueng Lhoksukon, Krueng Pirak, dan Krueng Langkahan.

Menurut Ayahwa, kondisi sungai yang semakin dangkal telah mengurangi daya tampung aliran air sehingga meningkatkan risiko genangan dan banjir, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Untuk itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat, khususnya BNPB dan instansi teknis terkait, agar upaya pembersihan serta normalisasi sungai dapat segera ditindaklanjuti sebagai langkah mengurangi risiko bencana dan melindungi permukiman masyarakat.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut turut melibatkan unsur pemerintah pusat, termasuk Menko PMK, Kepala BNPB, dan Kepala BMKG.

Dalam kegiatan itu, Bupati Aceh Utara didampingi Kapolres Lhokseumawe, Kapolres Aceh Utara, Dandim 0103/Aceh Utara, serta Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Melalui forum tersebut, Ayahwa berharap berbagai kebutuhan mendesak masyarakat Aceh Utara mendapat perhatian dan tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat.

Baginya, percepatan bantuan dan normalisasi sungai bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya memulihkan kehidupan masyarakat, menyediakan tempat tinggal yang layak, serta memberikan perlindungan dari ancaman banjir yang berulang. (ADV)