Program Pemerintah Aceh Harus Lahir dari Aspirasi Rakyat, Bukan Program Titipan

LENSAPOST.NET— Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh menyusun kajian yang benar-benar berangkat dari aspirasi, keluhan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Bintang menilai, percepatan ekonomi rakyat Aceh tidak cukup hanya dilakukan dengan menyusun berbagai program dari tingkat pemerintahan. Setiap kebijakan harus terlebih dahulu mendengar suara masyarakat agar program yang dilahirkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

Ia menegaskan, program pemerintah tidak boleh menjadi program titipan yang dirancang dari atas kemudian dipaksakan kepada masyarakat. Kebijakan harus lahir dari kebutuhan rakyat dan disusun berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah di Aceh.

“Jangan sampai program yang dibuat pemerintah hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Program harus lahir dari aspirasi rakyat, dari keluhan mereka dan dari persoalan yang benar-benar mereka hadapi,” demikian sikap PBA.

Menurut PBA, masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui persoalan yang mereka hadapi. Karena itu, sebelum menetapkan sebuah program, pemerintah perlu membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengar aspirasi masyarakat, pelaku usaha, petani, nelayan, pekerja, pelaku UMKM dan kelompok masyarakat lainnya.

Kajian yang dilakukan SKPA juga dinilai tidak boleh sebatas memenuhi kebutuhan administratif. Kajian harus menjadi dasar untuk menemukan persoalan, memetakan kebutuhan masyarakat dan menentukan kebijakan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

PBA berharap Pemerintah Aceh mengubah pola perumusan kebijakan dari pendekatan “program datang dari atas”menjadi kebijakan yang benar-benar “tumbuh dari bawah”.

Dengan demikian, setiap program pembangunan memiliki hubungan yang jelas antara kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah dan hasil yang ingin dicapai.

PBA menilai, apabila proses tersebut dilakukan secara serius, maka kebijakan ekonomi Aceh akan lebih tepat sasaran dan memiliki peluang lebih besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Rakyat jangan hanya dijadikan objek penerima program. Rakyat harus menjadi sumber utama dalam menentukan program apa yang mereka butuhkan. Pemerintah mendengar, mengkaji dan kemudian melahirkan kebijakan berdasarkan aspirasi tersebut,” tegas PBA.

PBA juga meminta seluruh SKPA menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan utama dalam penyusunan kebijakan dan program ke depan, sehingga anggaran pemerintah benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan rakyat, bukan untuk menjalankan program yang sejak awal tidak berangkat dari persoalan masyarakat.