LENSAPOST.NET – Proses pemberhentian tetap Mohd. Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya menuai sorotan dari tim kuasa hukumnya. Mereka menegaskan, keputusan politik lembaga legislatif tetap wajib tunduk pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahrul Ulum, S.H., M.H., didampingi Raja Inal Manurung, S.H., selaku kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan.
Bahrul menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan kewenangan DPRK dalam mengambil keputusan politik. Bahkan, mereka menghormati keputusan lembaga tersebut yang telah menyetujui pemberhentian tetap kliennya.
Namun, penghormatan terhadap keputusan politik, menurut dia, tidak serta-merta menghapus kewajiban DPRK untuk menjalankan seluruh tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Ini memang proses politik, tetapi kami menyayangkan apabila proses tersebut dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, ada prosedur yang dilanggar,” kata Bahrul.
Ia menjelaskan, mekanisme penegakan etik telah diatur dalam Pasal 112 Tata Tertib DPRK Nagan Raya. Ketentuan tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemeriksaan etik.
Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan keberadaan aturan khusus mengenai tata beracara kode etik yang menjadi amanat dalam tata tertib DPRK tersebut.
Menurut mereka, kepatuhan terhadap prosedur hukum tidak boleh dikesampingkan hanya karena keputusan diambil melalui mekanisme politik.
Tim kuasa hukum menilai setiap tindakan kelembagaan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hal itu penting untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan sekaligus menghindari persoalan hukum terkait keabsahan pemeriksaan maupun keputusan yang dihasilkan.
Dengan demikian, persoalan yang disoroti bukan semata-mata hasil keputusan politik DPRK Nagan Raya, melainkan juga kepatuhan terhadap mekanisme hukum yang mendasari proses pemberhentian tersebut.












