LENSAPOST.NET — Kerusuhan yang terjadi pada momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh, 15 Agustus 2026, dinilai sebagai persoalan serius yang harus segera dijawab pemerintah. Sorotan terutama diarahkan pada efektivitas deteksi dini serta koordinasi intelijen dan pengamanan di Aceh.
Sorotan tersebut disampaikan Muhammad Hasbar Kuba. Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem intelijen dan pengamanan di Aceh.
“Ini bukan persoalan mencari kambing hitam. Ini soal pertanggungjawaban. Kalau momentum yang sangat sensitif seperti 15 Agustus berakhir dengan kerusuhan, maka harus ada evaluasi terhadap pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam sistem deteksi dini dan koordinasi intelijen,” kata Muhammad Hasbar Kuba dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
Menurutnya, 15 Agustus bukan momentum yang muncul secara tiba-tiba. Peringatan Hari Damai Aceh merupakan agenda tahunan yang memiliki dimensi sejarah dan politik sangat kuat. Karena itu, potensi kerawanan semestinya telah dipetakan dan diantisipasi jauh sebelum kegiatan berlangsung.
“Intelijen seharusnya bekerja sebelum peristiwa terjadi. Kalau informasi sudah ada tetapi tidak ditindaklanjuti, berarti ada persoalan koordinasi. Kalau informasi tidak tersedia, berarti sistem deteksi dininya yang harus dipertanyakan,” ujarnya.
Muhammad Hasbar Kuba menilai evaluasi tidak boleh hanya diarahkan kepada massa maupun aparat yang berada di lapangan. Pemerintah harus memeriksa bagaimana informasi dikumpulkan, dianalisis, disampaikan kepada pengambil keputusan, hingga bagaimana koordinasi antara unsur intelijen, kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah dilakukan.
“Jangan hanya bertanya siapa yang berada di lapangan ketika kerusuhan terjadi. Kita juga harus bertanya, apa yang sudah diketahui sebelum kerusuhan terjadi dan mengapa informasi tersebut tidak mampu mencegah eskalasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah membuka kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk membentuk persepsi negatif terhadap Aceh.
“Jangan-jangan kita hanya melihat pelaku di lapangan, tetapi lupa bertanya siapa yang paling diuntungkan dari situasi ini. Apakah ada pihak yang sengaja memanfaatkan momentum 15 Agustus untuk kembali membangun persepsi bahwa Aceh tidak stabil?” ujarnya.
Namun, ia menegaskan pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa kerusuhan merupakan operasi kontra-intelijen.
“Saya tidak mengatakan ini pasti operasi kontra-intelijen. Itu harus dibuktikan. Tetapi dalam perspektif intelijen, semua kemungkinan harus diuji, termasuk kemungkinan adanya aktor yang sengaja mendorong eskalasi untuk menciptakan persepsi tertentu,” katanya.
Menurutnya, jika kerusuhan tersebut kemudian membuat pemerintah pusat memandang Aceh sebagai daerah yang kembali bermasalah, dampaknya dapat merugikan masyarakat Aceh secara keseluruhan.
“Jangan sampai tindakan segelintir orang membuat kepercayaan Presiden Prabowo terhadap masyarakat Aceh ikut tergerus. Masyarakat Aceh secara umum telah memilih dan menjaga perdamaian selama 21 tahun. Jangan karena ulah segelintir pihak, seluruh Aceh mendapatkan stigma,” tegasnya.
Muhammad Hasbar Kuba mengatakan pencopotan pejabat intelijen harus ditempatkan sebagai konsekuensi dari evaluasi apabila ditemukan kegagalan dalam menjalankan tugas.
“Kalau hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan dalam deteksi dini, koordinasi atau mitigasi sehingga kerusuhan tidak dapat dicegah, maka pemerintah harus berani mengambil tindakan. Kabinda, Dirintelkam dan Asintel Kodam harus dievaluasi, dan jika terbukti gagal, saya meminta mereka dicopot,” katanya.
Ia menegaskan tuntutan tersebut bukan bentuk politisasi terhadap institusi keamanan, melainkan pertanggungjawaban atas kinerja pejabat yang memegang fungsi strategis dalam menjaga stabilitas daerah.
“Negara tidak boleh hanya meminta masyarakat menjaga perdamaian. Institusi negara juga harus menunjukkan bahwa sistemnya bekerja. Kalau sistem gagal, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat tidak mengambil kesimpulan bahwa kerusuhan 15 Agustus merupakan gambaran sikap masyarakat Aceh secara keseluruhan.
“Pemerintah harus mampu membedakan antara tindakan individu, konflik internal kelompok, aspirasi politik, pelanggaran hukum dan ancaman nyata terhadap negara. Jangan semuanya dipukul rata sebagai persoalan keamanan Aceh,” katanya.
Menurutnya, perdamaian Aceh tidak boleh hanya dirayakan setiap 15 Agustus, tetapi harus terus dijaga melalui kepercayaan, komunikasi politik, dan kebijakan yang tepat.
“Aceh tidak membutuhkan kecurigaan baru. Aceh membutuhkan kepercayaan. Jika ada provokasi, ungkap. Jika ada aktor yang memainkan situasi, bongkar. Jika intelijen gagal, evaluasi dan ambil tindakan. Tetapi jangan biarkan masyarakat Aceh menjadi korban dari kegagalan membaca sebuah situasi politik.”
Muhammad Hasbar Kuba menegaskan peristiwa 15 Agustus harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak agar sejarah konflik tidak kembali menjadi alat untuk menciptakan ketegangan baru di Aceh.
“Jangan sampai kita salah membaca Aceh. Karena ketika negara salah membaca Aceh, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan satu hari, tetapi kepercayaan dan perdamaian yang telah dibangun selama 21 tahun,” pungkasnya.
