LENSAPOST.NET I Banda Aceh – Ketua PW GP Ansor Aceh, H. Azwar A. Gani (Baginda), dengan tegas menyatakan bahwa kebangkitan kembali gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah ancaman serius bagi keutuhan NKRI. Ia mengingatkan bahwa meskipun organisasi ini telah dibubarkan pada 19 Juli 2017, sejumlah indikasi menunjukkan mereka kembali berusaha menyusup ke tengah masyarakat dengan mengusung narasi khilafah.
“Organisasi ini sudah dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, kini mereka muncul lagi, menggunakan berbagai cara untuk menarik simpati masyarakat. Ini jelas sebuah tantangan terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia yang cinta kebhinekaan!” tegas Baginda, Minggu (2/2/2025).
Menurut Baginda, HTI bukan sekadar organisasi dakwah, tetapi memiliki agenda politik tersembunyi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Mereka dikenal menyusup ke lembaga pendidikan, organisasi mahasiswa, komunitas keagamaan, hingga media sosial, dengan tujuan menciptakan opini bahwa khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan Islam yang sah.
“Di Aceh, mereka sering memainkan isu syariat Islam untuk menarik simpati masyarakat. Padahal, penerapan syariat di Aceh sudah berjalan dalam koridor NKRI. Tidak perlu lagi ada khilafah, karena sistem ini bukan solusi, justru hanya memecah belah umat!” ungkapnya.
Baginda menegaskan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan NKRI. Ulama-ulama besar Aceh sejak dulu tidak pernah menentang nasionalisme, bahkan justru menjadi garda terdepan dalam perjuangan kemerdekaan.
“Jangan sampai kita tertipu! Para ulama kita dulu berjuang untuk Indonesia, bukan untuk sistem khilafah yang diimpor dari luar,” ujarnya.
GP Ansor dan Banser Siap Bertindak, Minta Aparat Jangan Diam
GP Ansor Aceh telah menginstruksikan seluruh jajaran PC GP Ansor di Aceh untuk siaga penuh dalam mengawasi indikasi kebangkitan HTI. Jika ditemukan gerakan mencurigakan, Ansor tidak akan tinggal diam dan siap melaporkan kepada aparat berwenang.
“Kami tidak main-main! Jika ada gerakan yang mengarah pada kebangkitan HTI, kami akan bertindak. GP Ansor dan Banser siap menjadi benteng NKRI,” tegas Baginda.
Selain itu, ia juga mempertanyakan sikap aparat keamanan, khususnya jika masih ada kegiatan HTI yang lolos dan bahkan mendapatkan izin.
“Kami meminta pemerintah dan aparat hukum bersikap lebih tegas! Jangan sampai ada kelonggaran yang memberi HTI celah untuk berkembang kembali,” katanya.
Baginda mengajak masyarakat Aceh untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menggiring opini bahwa demokrasi adalah sistem gagal. Ia menegaskan bahwa Islam dan demokrasi bukan sesuatu yang bertentangan, melainkan justru bisa berjalan berdampingan sebagaimana yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa.
“Aceh daerah Serambi Mekkah, bukan tempat bagi kelompok yang ingin memecah belah bangsa! Jangan mau diperalat oleh mereka yang hanya menjual ayat untuk kepentingan politik,” serunya.
GP Ansor Aceh berkomitmen untuk terus menjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat dan toleran, serta menolak segala bentuk radikalisme yang dapat merusak persatuan dan harmoni sosial.!
Baginda menegaskan bahwa HTI tidak boleh diberi ruang sedikit pun untuk bangkit kembali di Aceh atau di Indonesia. Ia meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya anak muda, untuk lebih memahami sejarah bangsa dan melawan propaganda yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
“NKRI adalah harga mati! Jangan beri HTI kesempatan untuk merusak keutuhan bangsa. Kita sudah damai dalam bingkai Pancasila, jangan biarkan mereka menghancurkan itu!” pungkasnya.
Dengan sikap tegas dari GP Ansor, Banser, aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat, diharapkan HTI benar-benar terkubur di Indonesia, tanpa peluang untuk kembali meracuni generasi muda dengan ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.