Bupati Aceh Utara Dorong Penanganan Banjir Terpadu dari Hulu hingga Hilir

Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa

LENSAPOST.NET – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa, menegaskan pentingnya penanganan banjir secara menyeluruh melalui pembenahan sungai dan daerah aliran sungai (DAS), mulai dari kawasan hulu hingga hilir.

Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengurangi risiko banjir berulang sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi.

Komitmen itu sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, serta instansi terkait.

Bupati menilai, penanganan banjir tidak cukup hanya berfokus pada pemulihan permukiman dan fasilitas masyarakat yang terdampak, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan, termasuk kerusakan lingkungan, sedimentasi, pendangkalan sungai, dan terganggunya aliran air.

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, mengatakan Bupati Ayah Wa menempatkan pembenahan daerah aliran sungai sebagai perhatian penting dalam upaya mengantisipasi banjir susulan.

Penanganan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan hilir, sementara persoalan di bagian hulu, anak sungai, dan daerah tangkapan air luput dari perhatian.

Ia menyebutkan, pengalaman bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk memperkuat langkah mitigasi dan pemulihan lingkungan.

Sejumlah sungai di Aceh Utara yang membutuhkan perhatian serius antara lain Krueng Jambo Aye, Krueng Pase, Krueng Peutoe, Krueng Mane, Krueng Lueng Raja, Krueng Ajo, dan Krueng Keureuto.

“Jangan sampai kita hanya menyelesaikan persoalan di hilir, sementara sumber masalah di hulu tidak tertangani. Keduanya harus dibenahi secara menyeluruh. Jika penanganan hanya berorientasi pada dampak bencana, potensi banjir susulan akan terus menghantui masyarakat. Karena itu, pembenahan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan,” tegas Muntasir.

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi Rapat Koordinasi Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, pada Senin (9/11/2026).

Rapat tersebut turut diikuti Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, bersama sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait.

Muntasir mengatakan, pelibatan pihak ketiga dalam percepatan pembersihan sedimentasi sungai dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung pemulihan pascabencana.

Namun, pelaksanaannya perlu didasarkan pada kajian teknis, pemetaan daerah aliran sungai, serta identifikasi titik-titik kritis agar pekerjaan tidak dilakukan secara parsial.

“Penanganan sungai harus dimulai dari hulu hingga hilir. Kawasan hulu, anak sungai, daerah tangkapan air, titik penyumbatan, hingga muara harus menjadi satu kesatuan dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kita membutuhkan langkah yang cepat, tepat, terukur, dan benar-benar menyentuh akar persoalan,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, kementerian, dan lembaga terkait memperkuat koordinasi serta segera mengambil langkah konkret dalam pemulihan sungai di Aceh Utara. Pelibatan pihak ketiga juga diharapkan mengedepankan tata kelola yang baik, memperhatikan kajian lingkungan, serta mengutamakan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan fungsi sungai.

“Sebagaimana arah kebijakan Bupati Aceh Utara Ayah Wa, keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Tujuannya bukan sekadar membersihkan sedimentasi, tetapi mengembalikan fungsi sungai, mengurangi risiko banjir berulang, serta memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat Aceh Utara,” tutup Muntasir. (ADV)