Lensapostnet | Banda Aceh – Instruktur Nasional Moderasi Beragama asal Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Mawardi, S.Th.I., M.A., menegaskan bahwa ekstremisme, intoleransi, dan penyebaran kebencian atas nama agama merupakan ancaman serius terhadap persaudaraan kemanusiaan dan kerukunan sosial.
Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan di SMA Negeri 1 Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan, Selasa, (10/11/2026)
Mawardi, yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, mengangkat pesan penting Abu Dhabi Declaration atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan yang ditandatangani pada 4 Februari 2019 oleh Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayyeb dan Paus Fransiskus.
Dokumen tersebut menegaskan bahwa ekstremisme fanatik, peperangan, intoleransi, sikap saling menghancurkan, dan kebencian antarsesama manusia merupakan ancaman terhadap kehidupan bersama, terlebih apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan agama.
“Musuh bersama umat manusia bukanlah perbedaan agama, melainkan ekstremisme, intoleransi, kekerasan, dan kebencian yang mengatasnamakan agama. Perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan, apalagi melakukan tindakan kekerasan,” ujar Mawardi.
Menurut tokoh pendidikan Aceh Besar itu, pesan Deklarasi Abu Dhabi sangat relevan dengan tantangan pendidikan saat ini. Sekolah bukan hanya tempat mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga ruang pembentukan karakter, penguatan nilai kemanusiaan, dan pembiasaan hidup berdampingan dalam keberagaman.
“Agama harus menjadi sumber kedamaian dan kekuatan moral untuk membangun persaudaraan. Jangan sampai agama yang mengajarkan kasih sayang justru dijadikan pembenaran untuk menghina, mendiskriminasi, atau merendahkan orang lain karena berbeda keyakinan,” tegasnya.
Mawardi menjelaskan bahwa ekstremisme tidak selalu diwujudkan melalui kekerasan fisik. Sikap merasa paling berhak memperlakukan orang lain secara tidak adil, menyebarkan kebencian, mengintimidasi, serta menolak hak orang lain karena perbedaan agama juga perlu mendapat perhatian serius.
Karena itu, penguatan moderasi beragama harus dimulai dari lingkungan pendidikan melalui keteladanan guru, pembiasaan dialog, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penyelesaian perbedaan secara damai.
“Guru harus menjadi teladan dalam menghormati perbedaan. Jangan sampai peserta didik mengalami perundungan, penghinaan, atau perlakuan diskriminatif hanya karena berbeda agama, suku, maupun latar belakang keluarga. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi semua,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mawardi menguraikan bahwa penghormatan terhadap kebebasan beragama memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya masing-masing.
Ketua LP Ma’arif Aceh Besar itu menjelaskan Jaminan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 22 ayat (2), yang mengatur kewajiban negara dalam menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama serta kepercayaannya.
Dalam kebijakan pemerintah, penguatan moderasi beragama juga menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020–2024.
“Moderasi beragama bukan berarti mencampuradukkan ajaran agama atau mengurangi keyakinan seseorang. Moderasi beragama justru mengajarkan bagaimana kita teguh dalam keyakinan sendiri, tetapi tetap adil, menghormati hak orang lain, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan berbangsa,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Peukan Bada, Ahlul Fikri, S.Pd.I., M.Pd., menjelaskan bahwa sekolah tersebut memiliki sekitar 600 peserta didik, termasuk tiga siswa beragama Kristen, serta 45 guru dari berbagai suku dan daerah.
Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi alasan penting untuk terus memperkuat nilai toleransi, komitmen kebangsaan, antikekerasan, dan penghormatan terhadap budaya lokal dalam kehidupan sekolah.
“Melalui workshop ini, kami ingin memastikan seluruh warga sekolah memahami bahwa perbedaan bukanlah sumber perpecahan. Semua peserta didik harus memperoleh kesempatan belajar yang sama, merasa aman, dan dihargai tanpa membedakan agama maupun latar belakangnya,” ujarnya.
Ia berharap SMAN 1 Peukan Bada, sebagai sekolah percontohan implementasi nilai-nilai toleransi beragama, dapat mengembangkan budaya pendidikan yang harmonis dan menjadi rujukan bagi satuan pendidikan lainnya di Aceh.
“Harapan kami, moderasi beragama tidak hanya dipahami dalam kegiatan workshop, tetapi benar-benar menjadi budaya sekolah yang tercermin dalam sikap guru, perilaku siswa, dan kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
