Tiro Berduka, Wakil Rakyat Aceh Dipertanyakan

Rapat Paripurna DPRA Tahun 2024 Dengan Agenda Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRA Definitif Masa Jabatan 2024-2029 di Gedung Utama DPRA. Jum’at, 25 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB.

LENSAPOST.NET – Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Taufik A Rahim, mempertanyakan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dinilainya belum menunjukkan kepedulian terhadap tragedi penembakan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026.

Taufik menilai, hingga empat hari setelah peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa serta sejumlah warga, termasuk perempuan dan anak-anak, mengalami luka-luka tersebut, belum terlihat respons maupun pernyataan keprihatinan dari para wakil rakyat Aceh di tingkat nasional maupun daerah.

Ia menyoroti keberadaan 13 anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh serta sekitar 81 anggota DPRA.

Menurutnya, jumlah wakil rakyat tersebut seharusnya menjadi kekuatan politik untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, terutama ketika terjadi persoalan serius yang menyangkut keselamatan dan kemanusiaan.

“Ini menjadi tanda tanya besar. Anggota dewan adalah representasi rakyat Aceh. Jika itu benar, mereka memiliki tanggung jawab politik, moral dan kekuasaan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat,” kata Taufik dalam pernyataannya.

Taufik menilai sikap diam para wakil rakyat tersebut mencerminkan lemahnya kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Ia bahkan mempertanyakan apakah para anggota legislatif masih memiliki sense of crisis dan sense of problem ketika rakyat menghadapi persoalan kemanusiaan. Menurutnya, tragedi Tiro semestinya menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan lembaga legislatif.

Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat Aceh agar membangun kesadaran politik kolektif dan tidak mudah terpengaruh pencitraan maupun kegiatan seremonial menjelang pemilihan umum. Taufik mengkritik praktik politik transaksional dan money politics yang dinilainya berpotensi menjauhkan wakil rakyat dari tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ia menegaskan, jabatan legislatif semestinya tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, partai politik maupun kroni, tetapi harus dijalankan dengan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Karena itu, ia mengajak masyarakat mengevaluasi rekam jejak para politisi, baik yang duduk di DPR RI maupun DPRA, terutama ketika terjadi persoalan kemanusiaan.

“Mereka ke mana?” demikian kritik Taufik terhadap sikap para wakil rakyat yang dinilainya belum menunjukkan respons atas tragedi Tiro.