LENSAPOST.NET — Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine terhadap Ketua dan seluruh anggota DPRK Bireuen menyusul pemberitaan mengenai dugaan kasus narkotika yang menyeret nama seseorang yang disebut sebagai ajudan Ketua DPRK Bireuen.
Kepala Bidang Hukum SAPA, Ishak, S.H., mengatakan pemeriksaan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sekaligus mendukung upaya pemberantasan narkotika di Aceh.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan BNN melakukan tes urine terhadap Ketua dan seluruh anggota DPRK Bireuen. Kami juga menantang seluruh anggota dewan untuk bersedia menjalani pemeriksaan tersebut,” kata Ishak, Senin (26/10/2026).
Menurut Ishak, kabar yang berkembang telah menjadi perhatian masyarakat sehingga perlu ditangani secara terbuka dan profesional.
Ia menegaskan, desakan tes urine bukan tuduhan bahwa Ketua maupun anggota DPRK Bireuen terlibat penyalahgunaan narkotika, melainkan upaya memberikan kepastian kepada publik.
“Gedung DPRK Bireuen sedang menjadi perhatian publik. Untuk menjawab keresahan masyarakat, tes urine perlu dilakukan secara profesional dan oleh pihak yang berwenang,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat tidak hanya memeriksa pihak yang telah diamankan, tetapi menelusuri informasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai pemberantasan narkotika tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegasnya. SAPA turut meminta aparat menyampaikan perkembangan perkara secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ishak mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan seseorang bersalah sebelum didukung bukti yang cukup dan proses hukum yang jelas.
Menurutnya, penanganan dugaan kasus narkotika harus dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
SAPA juga meminta pimpinan DPRK Bireuen mendukung upaya pemberantasan narkotika dan terbuka terhadap pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
“Rakyat Bireuen berhak mendapatkan kepastian bahwa wakil mereka menjaga integritas. Kami meminta kasus ini diusut sampai tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada pihak yang kebal hukum,” tutup Ishak.
