LENSAPOST.NET — Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, melontarkan kritik keras terhadap para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Ia mengingatkan agar anggota dewan tidak “tertidur” di tengah kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang dinilai semakin terpuruk.
Subki juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas anggaran harus menjadi perhatian serius, terutama ketika masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
“Wakil rakyat jangan tidur saat kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk. Jangan diam ketika rakyat sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tegas Subki, Minggu 23 Agustus 2026.
Ia mengatakan, kondisi perekonomian masyarakat Aceh belum sepenuhnya membaik. Harga kebutuhan pokok terus menjadi beban, pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan biaya hidup, sementara sektor pertanian juga menghadapi persoalan serius.
“Sawah gersang, petani menjerit, peluang kerja masih terbatas. Bantuan dan program pemulihan yang diharapkan masyarakat juga belum sepenuhnya dirasakan secara merata,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, kata Subki, rakyat menaruh harapan besar kepada para wakilnya di parlemen untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas politik tanpa menghasilkan perubahan nyata.
Menurutnya, DPRA memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara serius untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Jangan tertidur di saat rakyat sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran Bapak dan Ibu di lembaga perwakilan bukan untuk istirahat, melainkan untuk berjuang mencari solusi nyata bagi kesulitan rakyat,” kata Subki.
PBA juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap Pokir anggota dewan yang selama ini menjadi bagian dari proses penganggaran pembangunan. Subki meminta APH turun tangan melakukan audit terhadap pelaksanaan program-program yang bersumber dari Pokir untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
“APH perlu melakukan audit dan pemeriksaan terhadap Pokir dewan. Rakyat harus mengetahui apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, atau justru hanya menguntungkan kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan, mandat yang diberikan rakyat kepada anggota legislatif bukan untuk dinikmati, melainkan untuk diperjuangkan. Jika terdapat kebijakan yang memberatkan masyarakat, maka harus diperbaiki. Jika ditemukan anggaran yang tidak tepat sasaran, maka harus dikoreksi dan dievaluasi.
“Kalau ada program yang lambat berjalan, harus didesak. Kalau ada anggaran yang bermasalah, harus dibuka secara terang. Jangan sampai rakyat terus kesulitan, sementara anggaran besar tidak memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Subki meminta seluruh pihak, khususnya anggota DPRA, untuk kembali mendengarkan suara masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang semakin dirasakan.
“Bangunlah, dengarkanlah, dan bertindaklah. Rakyat sedang menunggu, dan waktu tidak menunggu. Jangan biarkan rakyat semakin terpuruk sendirian,” pungkas Subki.
