LENSAPOST.NET — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti besarnya anggaran pengadaan bibit kehutanan di Aceh yang diperkirakan mencapai Rp60 miliar hingga Rp90 miliar dalam tiga tahun terakhir.
TTI menilai besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan hasil yang terukur dan dapat diverifikasi publik. Sebab, hingga kini masyarakat dinilai belum memperoleh gambaran secara utuh mengenai berapa banyak bibit yang dibeli, ke mana bibit tersebut didistribusikan, di mana ditanam, serta berapa persen yang benar-benar tumbuh.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan angka Rp60–90 miliar tersebut masih merupakan estimasi awal dan bukan hasil audit.
“Kalau dalam tiga tahun anggaran pengadaan bibit diperkirakan mencapai Rp60 miliar sampai Rp90 miliar, pertanyaannya sederhana: berapa batang bibit yang dibeli, ditanam di mana, siapa penerimanya, dan berapa yang benar-benar tumbuh?” ujar Nasruddin.
Menurutnya, besaran anggaran tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi maupun terserapnya anggaran. Pemerintah Aceh harus mampu menunjukkan dampak nyata dari program tersebut terhadap penghijauan, rehabilitasi lahan dan pemulihan kawasan hutan.
TTI meminta data pengadaan dibuka secara rinci, mulai dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), DPA/DPPA, kontrak, jenis dan volume bibit, harga satuan, perusahaan penyedia, lokasi distribusi, penerima hingga bukti penanaman di lapangan.
“Jangan sampai setiap tahun anggaran bibit kembali muncul dalam APBA, sementara hasil dari anggaran sebelumnya tidak pernah dibuka dan dievaluasi secara transparan. Pemerintah harus menjelaskan dulu hasil program lama sebelum meminta anggaran baru,” tegasnya.
Pertanyakan Pola Pengadaan
TTI juga meminta Pemerintah Aceh menguji seluruh proses pengadaan untuk melihat apakah terdapat pola yang perlu dicermati, seperti pemecahan paket, pengadaan berulang, konsentrasi paket kepada penyedia tertentu, perbedaan harga satuan yang tidak wajar, maupun ketidaksesuaian antara volume pengadaan dengan realisasi penanaman.
Selain itu, menurut TTI, evaluasi tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah bibit telah diserahkan kepada penerima. Yang jauh lebih penting adalah memastikan tingkat keberhasilan tanaman setelah ditanam.
“Yang harus dihitung bukan hanya berapa bibit yang dibeli, tetapi berapa yang hidup. Kalau seratus ribu bibit dibeli dan hanya sebagian kecil yang tumbuh, maka harus ada evaluasi terhadap efektivitas programnya,” kata Nasruddin.
Atas dasar itu, TTI meminta Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi kembali rencana pengadaan bibit kehutanan dalam APBA 2027.
TTI bahkan menilai pengadaan bibit tahun 2027 layak ditunda, dikurangi atau ditata ulang apabila pemerintah belum mampu menunjukkan hasil terukur dari program-program sebelumnya.
APBA 2027 Jangan Sekadar Habiskan Anggaran
TTI mengingatkan agar penyusunan APBA 2027 tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi pada hasil yang dapat dibuktikan.
“APBA bukan sekadar anggaran yang harus dihabiskan. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat. Kalau puluhan miliar sudah dibelanjakan untuk bibit, maka hasilnya harus terlihat dalam bentuk pohon yang tumbuh, kawasan yang pulih dan lingkungan yang membaik,” ujarnya.
TTI meminta Tim Anggaran Pemerintah Aceh, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh serta DPRA tidak serta-merta menyetujui kembali anggaran pengadaan bibit sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Kalau hasilnya tidak jelas, hentikan dulu pola lama. Evaluasi, audit, buka datanya kepada publik, baru bicara anggaran berikutnya,” tegas TTI.
TTI kembali menekankan bahwa estimasi Rp60–90 miliar tersebut bukan angka hasil audit dan tidak dapat dijadikan kesimpulan mengenai adanya kerugian negara. Angka itu merupakan estimasi investigatif awal yang masih harus diverifikasi melalui dokumen resmi Pemerintah Aceh.
Namun, menurut TTI, justru karena nilai anggarannya sangat besar, DLHK Aceh perlu segera membuka seluruh data pengadaan bibit agar publik dapat mengetahui secara pasti berapa besar APBA yang telah dibelanjakan dan apa hasil nyata yang telah diterima masyarakat Aceh.
Kini pertanyaannya bukan sekadar berapa miliar uang rakyat yang dibelanjakan untuk bibit, tetapi berapa banyak pohon yang benar-benar tumbuh dari uang tersebut.
