PBA Tantang Mualem Buktikan Janji Politik

LENSAPOST.NET— Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak membiarkan visi dan misi Mualem berhenti sebagai janji politik setelah memenangkan kontestasi dan kini memimpin pemerintahan Aceh.

Ketua Umum PBA, Subki Mohammad Bintang, meminta Pemerintah Aceh segera mengundang kembali akademisi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Aceh untuk menguji dan mengkaji sejauh mana visi-misi tersebut benar-benar telah diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintahan.

Menurut Subki, evaluasi tersebut penting karena rakyat berhak mengetahui apakah program yang dijalankan pemerintah saat ini benar-benar sesuai dengan komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat.

“Visi dan misi bukan sekadar janji kampanye yang ditinggalkan setelah terpilih. Ia adalah perjanjian suci antara pemimpin dan rakyat,” ujar Subki Mohammad Bintang.

Ia menilai, tanpa evaluasi independen dari kalangan akademisi, publik akan kesulitan mengukur apakah pemerintahan berjalan sesuai arah yang telah dijanjikan atau justru mulai keluar dari jalur.

Karena itu, PBA mendorong keterlibatan akademisi lintas kampus dan lintas disiplin ilmu untuk melakukan kajian secara terbuka, objektif, serta berbasis data.

“Perlu ada pihak yang netral dan berilmu untuk memeriksa: sejauh mana cita-cita tersebut telah diwujudkan, dan apa yang masih perlu diperbaiki agar tidak menyimpang dari tujuan awal,” katanya.

PBA menegaskan, tuntutan tersebut bukan untuk mencari kesalahan Pemerintah Aceh. Sebaliknya, evaluasi akademik dinilai dapat menjadi instrumen kontrol publik sekaligus peringatan dini apabila terdapat kebijakan yang tidak lagi sejalan dengan visi dan misi pemerintahan.

PBA ingin memastikan satu hal: jangan sampai janji kepada rakyat hanya terdengar keras saat kampanye, tetapi melemah ketika kekuasaan sudah berada di tangan.

Subki berharap Pemerintah Aceh berani membuka ruang evaluasi tersebut dan menjadikan hasil kajian akademisi sebagai bahan koreksi kebijakan.

Menurutnya, pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang antikritik, melainkan pemerintahan yang siap diuji, dikritik, dan dikoreksi demi kepentingan rakyat.

Hasil kajian nantinya diharapkan dapat menjadi masukan strategis agar pembangunan Aceh tetap berada pada jalur menuju Aceh yang Islami, adil, makmur, transparan, dan bermartabat.