Lensapost.net I Pidie– Ketua PC ISNU Pidie, Dr. Tgk. Nanda Saputra, M.Pd., menilai batalnya pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan depan Gedung Pidie Convention Center merupakan tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pidie.
Menurutnya, sangat tidak masuk akal apabila anggaran daerah sudah dikeluarkan untuk penimbunan lahan, tetapi kemudian baru diketahui bahwa lahan tersebut tidak memenuhi syarat minimum dari pemerintah pusat.
“Ini bukan sekadar soal lahan kurang luas. Ini soal lemahnya perencanaan, buruknya koordinasi, dan tidak matangnya kajian awal. Bagaimana mungkin anggaran rakyat sebesar Rp 2,5 miliar sudah digunakan untuk menimbun lahan, sementara syarat dasar luas lahan saja belum dipastikan sejak awal?” tegas Tgk Nanda Saputra dalam releasnyà kepada media ini, Jum’at, (12/6/2026).
Ia menambahkan berdasarkan pemberitaan salah satu media online, Pemkab Pidie sebelumnya telah mengalokasikan Rp 2,5 miliar melalui APBK Perubahan 2025 untuk penimbunan lahan. Namun lahan yang tersedia hanya 5,4 hektare, sementara kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat minimal 7 hektare.
Gus Nanda menegaskan, pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan teknis setelah uang rakyat terlanjur digunakan. Menurutnya, pejabat terkait harus berani menjelaskan secara terbuka kepada publik siapa yang mengusulkan lokasi tersebut, siapa yang melakukan kajian kelayakan, siapa yang menyetujui anggaran, dan bagaimana dasar pengambilan keputusan proyek tersebut.
“Rakyat Pidie berhak tahu. Jangan sampai proyek yang membawa nama pendidikan rakyat kecil justru memperlihatkan cara kerja yang asal-asalan. Sekolah Rakyat itu program mulia, tetapi menjadi rusak martabatnya apabila dikerjakan dengan perencanaan yang tidak serius,” ujarnya.
Ia juga meminta DPRK Pidie tidak diam. Menurutnya, lembaga legislatif harus menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan dinas terkait. Bila ada indikasi kelalaian, pemborosan, atau penyimpangan prosedur, maka harus ditindaklanjuti sesuai aturan.
“DPRK jangan hanya hadir saat pembahasan anggaran, tetapi juga harus hadir ketika anggaran itu bermasalah. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Abah Ketua juga mengingatkan Pemkab Pidie agar segera mencari lokasi alternatif yang benar-benar memenuhi syarat, strategis, dan tidak menimbulkan masalah baru. Ia menekankan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak boleh menjadi korban dari lemahnya manajemen pemerintahan.
“Kami mendukung Sekolah Rakyat. Tetapi kami menolak keras cara kerja yang ceroboh. Program untuk rakyat miskin harus dikerjakan dengan hati, ilmu, dan tanggung jawab. Jangan sampai rakyat kecil hanya dijadikan alasan untuk menghabiskan anggaran,” pungkasnya.
