LENSAPOST.NET- Demi pengembangan kawasan serta untuk memicu perumbuhan ekonomi baru, Sirathallah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 2, mengatakan Kota Juang Bireuen sangat cocok menjadi Ibukota Aceh masa depan, sehingga harus didorong dan diperjuangkan.
“Bireuen ini layaknya Ibukota provinsi Aceh dimasa depan, tentu sudah harus mulai dikaji dan diperjuangkan mulai sekarang,” tegasnya caleg DPRA tersebut di Peudada, Bireuen, Jum’at (26/01/2024).
Ia mengatakan bireuen merupakan kota yang sangat strategis dan punya peluang pengembangan ekonomi dan infrastuktur, maka sudah saatnya untuk di advokasi bersama. ” Mayoritas masyarakat Bireuen saya kira sangat menghendaki hal ini, sehingga saya siap menperjuangkan jika dipercaya nanti untuk duduk diparlemen,” ujar Sirath panggilan akrabnya.
Ia juga mengutarakan sebagai perwakilan rakyat, siapapun itu harus memiliki kepekaan terhadap aspek pembangunan yang dapat berdampak pada kemajuan daerah yang secara beriringan akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.
” Kita harus memiliki pemikiran yang membangun dan visioner, tentu melalui kajian dengan banyak pendekatan serta dampak pembangunan dimasa depan,” imbuhnya.
Masih menurutnya, kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh pasca tsunami tahun 2004 silam ditambah lonjakan kepadatan penduduk dengan wilayah yng sngat minimalis, sudah seharusnya masuk dalam kajian untuk melihat lokasi ibukota Aceh baru.
” Semua tahu, kota Banda Aceh saat ini sudah semakin sempit ruang pembangunan infrastruktur, sehingga harus merambah ke kabupaten penyangga, yaitu kabupaten Aceh Besar yang masih memiliki lahan luas termasuk pertanian yang dapat menjadi ancaman serius, buktinya hingga tahun 2023 banyak sekali alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan seperti di kecamatan Darussalam dan Krueng Barona Jaya,” sebut Politisi muda PAN ini.
Sekali lagi, Ia sangat yakin mayoritas masyarakat Bireuen sangat setuju terhadap gagasan itu, karena Kota Bireuen yang berada pada titik tengah ini akan menjadi Ibukota paling strategis nantinya di Aceh. Secara historis, Kota Bireuen dikabarkan juga pernah menjadi ibu kota RI selama sepekan. Kota ini memang tak tercatat di buku sejarah sebagai ibu kota RI, namun santer disebutkan bahwa Bireuen pernah menjadi ibu kota ketiga RI setelah Yogyakarta dan Bukittinggi.
Dalam versi yang banyak beredar dan dituliskan, ketika itu Presiden Sukarno berangkat ke Bireuen dengan menumpang pesawat Dakota. Pesawat udara khusus yang dipiloti Teuku Iskandar itu mendarat dengan mulus di lapangan terbang sipil Cot Gapu pada 16 Juni 1948.
Kedatangan rombongan disambut Gubernur Militer Aceh Tengku Daud Beureu’eh atau yang akrab disapa Abu Daud Beureueh serta alim ulama dan tokoh masyarakat.
Malam harinya di lapangan terbang Cot Gapu diselenggarakan leising (rapat umum) akbar. Presiden Sukarno berpidato berapi-api, membakar semangat juang rakyat di Keresidenan Bireuen yang datang membludak.
Selama sepekan kemudian, Presiden Sukarno menjalankan roda pemerintahan dari Bireuen. Dia menginap dan mengendalikan pemerintahan RI di kediaman Kolonel Hussein Joesoef, Panglima Divisi X Komandemen Sumatera, Langkat dan Tanah Karo, di Kantor Divisi X (Pendopo Bupati Bireuen sekarang).
Pemilihan Bireuen sebagai tempat pemerintahan sementara bukan hanya karena daerah ini termasuk paling aman, tetapi juga karena Bireuen merupakan pusat kemiliteran Aceh. Letaknya pun sangat strategis dalam mengatur strategi militer untuk memblokade serangan Belanda di Medan Area yang telah menguasai Sumatera Timur.
Maka, tidak salah lagi jika Sirah mendapatkan dukungan masyarakat bireuen dan dipercaya untuk mewakili di DPRA, hal pertama yang akan dilakukan yaitu mengadvokasi dan berupaya membentuk tim kajian pemindahan ibukota provinsi Aceh ke kota Bireuen.
“Menjadi perwakilan rakyat itu tidak semata-mata hanya mengikuti agenda-agenda ceremonial, tetapi harus punya agenda sedini mungkin untuk diperjuangkan. Jika tidak punya agenda penting, maka tidak bermakna dan lembaga yang terhormat itu hanya akan menjadi lembaga yang lemah tidak berdaya apalagi diisi oleh orang yang lemah. Anggota DPRA yang merupakan wakil rakyat Aceh nanti harus diisi oleh banyak kepala yang memiliki isi kepala yang cerdas dan punya kepekaan terhadap kepentingan rakyat Aceh,” tutup Sirath.
