LENSAPOST.NET – Sejumlah wali murid SMK Negeri 1 Takengon mengeluhkan kewajiban membayar “uang komite” sebesar Rp100.000 per bulan.
Mereka menyebut pembayaran yang dikumpulkan tiap tiga atau empat bulan sekali memberatkan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Beberapa bahkan khawatir siswa yang belum membayar akan diperlakukan berbeda, termasuk tak diberi nomor ujian.
Menanggapi hal itu, Kepala SMKN 1 Takengon, Hajarusalam, menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan atau diskriminasi.
“Haram hukumnya melarang siswa ikut ujian karena belum bayar. Kami juga beri opsi cicilan dan bantu yang tidak mampu,” ujarnya, Sabtu 19 April 2025.
Ketua Komite Sekolah, Edi Gunawan, menegaskan dana tersebut adalah sumbangan sukarela, bukan iuran wajib, dan telah disepakati bersama wali murid dalam rapat resmi.
Kata dia, dana digunakan untuk mendukung kebutuhan kegiatan siswa dan operasional non-rutin sekolah. []
