LENSAPOST.NET—Anggota DPRK Bireuen M.Yunus, S.Sos (Keuchik Noh) meminta Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST agar jangan bermanuver untuk kepentingan politik demi mengambil hati rakyat dengan cara menolak kenaikan tunjangan transportasi anggota DPRK Bireuen.
Keuchik Noh mengatakan berbicara untuk kesejahteraan masyarakat, tentu semua anggota dewan juga mempunyai keinginan yang sama untuk kesejahteraan masyarakat Bireuen.
“Bukan hanya Bupati saja yang ingin masyarakat sejahtera, anggota dewan juga demikian. Karena nggota Dewan dan Bupati sama-sama dipilih oleh rakyat. Tunjangan yang diberikan kepada kami anggota dewan, bukan kami nikmati sendiri, masyarakat juga menikmatinya. Karena kami punya pemilih di konstituen seluruh Bireuen,” kata Keuchik Noh,Minggu, (30/3/2025) kepada wartawan menyikapi pemberitaan ‘Usulan Kenaikan Tunjangan Transportasi Dewan Bireuen Sebesar Rp21 Juta Per Bulan Tidak Disetujui Bupati’.
Lagipula, menurut Keuchik Noh pos anggaran tunjangan transportasi Dewan tidak menyalahi aturan.
Buktinya, saat evaluasi APBK tingkat Kabupaten sampai Provinsi Banda Aceh, pos anggaran tunjangan transportasi dewan tidak dicoret.
Setiap pos anggaran punya DPA masing-masing. Bantuan rumah duafa, pembangunan jembatan, jalan, dan lain sebagainya juga punya DPA tersendiri.
“Yang patut kita pertanyakan sekarang, mengapa Pak Bupati ikut cawe-cawe pos anggaran tunjangan transportasi anggota dewan? Kalau bukan ada tujuan politik tertentu,”sebut Keuchik Noh.
Di sisi lain, Keuchik juga meminta Bupati Bireuen H. Mukhlis ST bijak menyikapi persoalan tunjangan transportasi anggota dewan. Apa yang diperlihatkan oleh Bupati Bireuen kepada publik tidak sehat. Seolah-olah hanya anggota dewan saja yang menikmati tunjangan transportasi. Padahal Bupati dan Wakil Bupati Bireuen juga ada.
Seharusnya Bupati jangan terlalu dini mengumbar informasi ini kepada publik. Apalagi realisasinya belum terlaksana. “Banyak masyarakat yang menelepon saya menanyakan tunjangan tersebut. Mereka meminta sedikit, apalagi menyambut hari raya dan meugang. Saya jelaskan belum direalisasikan. Mengapa ini terjadi? Ini karena komunikasi politik Bupati yang salah,” demikian kata politisi Partai Aceh. ( *Fajri Bugak)*
