Program MBG Gerus Anggaran Pendidikan

LENSAPOST.NET — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah dinilai lebih mencerminkan ambisi politik ketimbang solusi rasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal tersebut disampaikan Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Taufiq Abdul Rahim, yang menilai program tersebut justru menggerus anggaran pendidikan dalam jumlah sangat besar.

Menurut Taufiq, pada tahun anggaran 2026, MBG menyerap dana sekitar Rp223 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun, atau setara 66 persen, bahkan mendekati 70 persen. Padahal, total kebutuhan anggaran MBG disebut mencapai Rp335 triliun.

“Ini sangat tidak masuk akal. Program makan gratis justru memakan anggaran pendidikan dalam jumlah fantastis, sementara kualitas pendidikan kita masih sangat memprihatinkan,” ujar Taufiq, Sabtu 17 Januari  2026.

Ia menilai MBG hanya menjadi fenomena proyek besar yang dimanfaatkan kelompok dan institusi tertentu untuk meraih keuntungan, dengan berlindung di balik kebijakan politik dan regulasi negara.

Lebih lanjut, Taufiq juga menyoroti berbagai persoalan dalam implementasi MBG, khususnya pada level Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut, SPPG sebagai dapur umum pelaksana MBG hanya mengalokasikan sekitar Rp10.000 per paket untuk bahan baku dan operasional, namun dibebani berbagai klausul kontrak yang dinilai janggal dan sepihak.

“Tidak boleh dipotret, tidak boleh protes menu, kasus keracunan diminta didiamkan, bahkan jika makanan rusak atau hilang, guru harus mengganti. Ini sangat tidak etis,” tegasnya.

Taufiq juga mengkritisi pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025, yang menurutnya berpotensi membuka ruang kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam konteks kondisi sosial-ekonomi nasional, Taufiq mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi realitas kemiskinan dan pengangguran yang serius. Berdasarkan rilis World Bank tahun 2025, sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara 171,9 juta jiwa dikategorikan miskin jika menggunakan standar negara berpendapatan menengah ke atas.

“Angka ini memang berbeda dengan data BPS, karena metodologi yang digunakan World Bank berbasis Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Namun ini justru menunjukkan kondisi riil daya beli masyarakat yang semakin tertekan,” katanya.

Selain itu, tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 mencapai 5,2 persen, tertinggi di kawasan ASEAN, berdasarkan laporan World Economic Outlook IMF April 2025. Kondisi ini diperparah dengan defisit APBN 2025 yang mencapai Rp695,1 triliun, serta rencana penarikan utang negara sebesar Rp832,2 triliun pada 2026.

“Beban fiskal ini ujung-ujungnya akan ditanggung rakyat melalui pajak, retribusi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujar Taufiq.

Ia menegaskan, seharusnya negara memprioritaskan pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan menghamburkan triliunan rupiah untuk program makan siang.

“Dana MBG itu setara membiayai 3,3 juta mahasiswa kuliah gratis hingga S1, membangun 670 rumah sakit standar internasional, memperbaiki 167 ribu sekolah rusak, atau menggaji 5,5 juta guru honorer Rp5 juta per bulan,” paparnya.

Taufiq menutup dengan menegaskan bahwa Program MBG belum menunjukkan jaminan signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, dan lebih tampak sebagai proyek ambisi politik yang menguntungkan elite serta kroni kekuasaan.

“Ini bukan kebijakan pro-rakyat, melainkan kebijakan populis yang mahal dan berisiko tinggi,”