LENSAPOST.NET— Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. Saifuddin Muhammad, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KKP) segera melakukan pengerukan atau normalisasi muara dan alur Sungai Krueng Peudada, Kabupaten Bireuen. Pendangkalan sungai tersebut dikeluhkan para nelayan karena menyulitkan mereka saat membawa boat keluar masuk muara.
Saifuddin Muhammad, yang akrab disapa Yah Fud, mengatakan dirinya banyak mendapatkan laporan serta keluhan dari nelayan setempat. Kondisi pendangkalan Krueng Peudada sangat mengganggu aktivitas nelayan di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Peudada. Menurutnya, muara dan alur sungai yang dangkal membuat boat nelayan sulit melintas, terutama pada kondisi air surut, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan nelayan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Keluhan para nelayan di TPI Peudada ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Mereka kesulitan keluar masuk untuk melaut karena muara dan alur Krueng Peudada mengalami pendangkalan. Saya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera turun tangan melakukan pengerukan atau normalisasi muara dan alur sungai ini,” ujar Yah Fud.
Menurut Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bireuen itu, pendangkalan Krueng Peudada tidak terlepas dari dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh pada akhir tahun lalu. Material dan sedimentasi yang terbawa arus menyebabkan kondisi alur sungai semakin dangkal.
Yah Fud menilai penanganan persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan infrastruktur sungai, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat nelayan.
“Nelayan adalah salah satu kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada kondisi perairan dan akses menuju laut. Kalau boat mereka tidak bisa keluar masuk dengan aman, tentu penghasilan mereka ikut terganggu. Karena itu, normalisasi Krueng Peudada harus menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor perikanan pascabencana,” katanya.
Ia juga menyoroti informasi mengenai rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp1,5 triliun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk rehabilitasi sektor perikanan. Yah Fud berharap anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat perikanan di daerah yang terdampak bencana, termasuk persoalan akses nelayan seperti yang terjadi di Peudada.
“Kalau memang tersedia anggaran rehabilitasi sektor perikanan sekitar Rp1,5 triliun, kita berharap programnya harus dapat menyentuh daerah-daerah yang mengalami dampak dan kerusakan akibat bencana. Kami meminta Krueng Peudada ini menjadi salah satu prioritas penanganan rehabilitasi di sektor kelautan dan perikanan di Aceh,” ujarnya.
Yah Fud menegaskan dirinya akan mendorong aspirasi para nelayan tersebut melalui jalur kelembagaan DPRA agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Ia berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Kemen KKP dapat segera dilakukan sehingga solusi terhadap pendangkalan Krueng Peudada dapat direalisasikan.
“Yang kita harapkan bukan sekadar survei atau pendataan, tetapi ada langkah konkret. Nelayan harus bisa kembali melaut dengan aman dan lancar. Pengerukan muara dan alur Krueng Peudada menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat nelayan di TPI Peudada,” pungkas Yah Fud.
