LENSAPOST.NET – Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) Subki Bintang melontarkan kritik keras terhadap potensi campur tangan pihak-pihak yang disebutnya sebagai “sutradara di balik layar” dalam arah kebijakan Pemerintah Aceh.
PBA menegaskan, Pemerintah Aceh tidak boleh menjadi perpanjangan tangan kepentingan kelompok tertentu. Setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat harus lahir dari proses yang terbuka, transparan, dan berpijak pada kepentingan masyarakat Aceh.
“Kebijakan publik bukanlah sandiwara yang naskahnya sudah ditulis oleh ‘sutradara tak tampak’. Pemerintah bukan pemain yang harus mengikuti skenario pihak tertentu. Setiap keputusan yang menyangkut nasib rakyat Aceh harus lahir dari kepentingan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegas Ketua Umum PBA, Subki, Selasa 11 Agustus 2026.
Menurut PBA, praktik pengendalian kebijakan dari balik layar sangat berbahaya bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Jika keputusan publik lebih banyak dipengaruhi kepentingan tersembunyi daripada suara rakyat, maka kekuasaan berpotensi kehilangan arah dan kepercayaan publik akan semakin tergerus.
“Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton, sementara keputusan sesungguhnya dibuat oleh orang-orang yang tidak pernah tampil ke permukaan. Kalau memang memiliki kepentingan, sampaikan secara terbuka. Jangan bermain di belakang layar,” ujarnya.
PBA mendesak seluruh unsur Pemerintah Aceh untuk berani mengambil sikap dan tidak tunduk kepada tekanan ataupun kepentingan tersembunyi dari pihak mana pun. Pemerintah, kata dia, harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan menjadi alat bagi kepentingan segelintir orang.
“Pemerintah Aceh harus punya keberanian mengatakan tidak terhadap siapa pun yang mencoba mengendalikan kebijakan dari balik layar. Kekuasaan diberikan untuk melayani rakyat, bukan untuk melayani perintah orang-orang yang tidak terlihat,” katanya.
PBA juga mengingatkan bahwa rakyat Aceh memiliki hak untuk mengetahui siapa yang memengaruhi arah kebijakan publik dan untuk kepentingan siapa sebuah keputusan dibuat.
“Rakyat Aceh bukan pemeran tambahan dalam drama kekuasaan. Mereka adalah pemilik mandat. Karena itu, jangan biarkan nasib Aceh ditentukan oleh ‘sutradara’ yang bahkan tidak berani menunjukkan wajah dan kepentingannya,” tegasnya.
PBA berharap Pemerintah Aceh memastikan seluruh proses pengambilan kebijakan berjalan secara transparan, partisipatif, dan dapat diawasi masyarakat. Menurutnya, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang tunduk pada kekuatan tersembunyi, melainkan pemerintahan yang berani berdiri di hadapan rakyat dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
