LENSAPOST.NET– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh mendesak aparat penegak hukum bersikap transparan dan tegas dalam menangani kasus dugaan pelanggaran syariat Islam terkait LGBT di Kota Banda Aceh. Penanganan perkara tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan syariat Islam.
Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa keluarnya dua tersangka berinisial FD dan AM dari tahanan tidak serta-merta berarti perkara tersebut telah selesai. Menurut dia, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganan kasus yang sebelumnya menyita perhatian publik.
“Pengeluaran tersangka dari tahanan tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai berakhirnya tanggung jawab penegakan hukum. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan perkara ini,” tegas Tuanku Muhammad.
Berdasarkan keterangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, kedua tersangka dikeluarkan pada 31 Oktober 2026 karena masa penahanan telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan. Berkas perkara tersebut juga disebut telah dua kali dikembalikan pihak kejaksaan karena belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan.
Fraksi PKS mempertanyakan belum tuntasnya penanganan perkara tersebut hingga memasuki tahap persidangan. Pihaknya meminta penjelasan mengenai kendala penyidikan, pengumpulan alat bukti, maupun pemenuhan unsur pembuktian yang menyebabkan proses hukum berjalan berlarut-larut.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena penanganan perkara yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian. Semua kendala harus dijelaskan secara terbuka sesuai kewenangan masing-masing lembaga,” ujarnya.
Tuanku Muhammad mengatakan, sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Banda Aceh harus menunjukkan komitmen dalam menjalankan aturan secara konsisten, adil, dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum, kata dia, harus menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
Fraksi PKS juga mendesak Satpol PP dan WH Banda Aceh menyampaikan penjelasan komprehensif mengenai perkembangan penyidikan, kendala pemenuhan alat bukti, serta tindak lanjut atas petunjuk jaksa. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh diminta mengevaluasi kinerja penanganan perkara tersebut agar persoalan serupa tidak terulang.
Terkait aspek regulasi, Fraksi PKS mendorong kajian terhadap ketentuan jarimah liwath dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Jika ditemukan kelemahan atau ketidakjelasan aturan, diperlukan pembahasan bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait, termasuk kemungkinan revisi Qanun Jinayat guna memperkuat kepastian hukum.
“Apabila terdapat kelemahan dalam regulasi, termasuk ketentuan mengenai jarimah liwath, perlu dilakukan kajian serius. Kami mendorong revisi Qanun Jinayat agar pengaturan dan penegakan hukumnya semakin jelas serta memberikan kepastian hukum,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi PKS mengingatkan bahwa penegakan syariat Islam tidak cukup hanya melalui tindakan penindakan. Pemerintah juga perlu memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, serta edukasi keagamaan secara berkelanjutan. Aparatur pemerintah pun diminta menjadi teladan dalam integritas, etika, dan tanggung jawab moral.
Fraksi PKS DPRK Banda Aceh menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam sekaligus mendorong penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Pihaknya tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi polemik sesaat tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh.
“Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, sementara aparat penegak hukum wajib menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Banda Aceh membutuhkan ketegasan dalam menjaga nilai-nilai syariat, keberanian melakukan evaluasi, dan kepastian hukum tanpa pandang bulu,” demikian Tuanku Muhammad.
