LENSAPOST.NET – Pengamat ekonomi, Dr. Taufik A. Rahim, menilai pengelolaan Gas Blok Andaman kembali memunculkan pertanyaan besar terkait siapa pihak yang paling diuntungkan, khususnya bagi Aceh sebagai daerah penghasil.
Menurutnya, pernyataan Pemerintah Aceh yang cenderung “menghormati” dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dinilai janggal dalam konteks politik dan ekonomi. Terlebih, sikap tersebut muncul setelah adanya pertemuan antara Gubernur Aceh dengan pihak keluarga Presiden RI.
“Secara rasional, ini menjadi aneh. Aceh memiliki kekhususan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 sebagai turunan dari MoU Helsinki. Namun dalam praktiknya, posisi tawar Aceh justru terlihat lemah,” ujar Taufik, Rabu (5/8).
Ia menilai, secara relasi kekuasaan, hubungan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat terkesan tidak setara. Kondisi ini, kata dia, memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pengambilan kebijakan strategis, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam.
Taufik juga mengkritisi kepemimpinan Aceh pasca Pilkada 2024 yang dinilai belum mampu memperjuangkan kepentingan daerah secara optimal. Hal ini, menurutnya, memicu kekecewaan publik.
“Rakyat mulai kehilangan harapan. Kepemimpinan yang terlihat lemah semakin memperkuat asumsi adanya pola hubungan patron-klien, bahkan memunculkan kecurigaan terhadap praktik transaksional dalam kebijakan ekonomi-politik, termasuk Blok Andaman,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai narasi hilirisasi yang terus disampaikan pemerintah belum memberikan jaminan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengelolaan sumber daya alam di Aceh dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Selama ini, sumber daya alam Aceh terus dieksploitasi, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Aceh hanya mendapatkan ‘ampas’, sementara keuntungan besar dinikmati pihak lain,” ujarnya.
Taufik menegaskan, jika pola pengelolaan seperti ini terus berlanjut, maka Aceh berpotensi kembali menjadi pihak yang tidak diuntungkan, meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.
“Tanpa keberanian politik dan penguatan posisi tawar, Aceh hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya.
