ACEH  

Safrizal Ingatkan Ancaman Iklim Aceh, Tekankan Faktor Geo-Hidrometeorologi dan Kepemimpinan Visioner

BANDA ACEH – Dirjen Bina Adwil sekaligus Kaposwil Satgas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengingatkan Aceh untuk lebih siap menghadapi ancaman perubahan iklim dan risiko bencana yang diproyeksikan meningkat pada masa mendatang.

Menurutnya, mitigasi bencana tidak cukup hanya berfokus pada faktor hidrometeorologi saja, melainkan juga harus dilakukan melalui pendekatan geo-hidrometeorologi yang mempertimbangkan keterkaitan faktor geologi, hidrologi, meteorologi, dan ekologi secara menyeluruh.

Pandangan tersebut disampaikan Safrizal ZA, yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional ICMI Organisasi Wilayah Aceh bertema “Bencana Aceh dan Masa Depan Ekologi: Sains, Kepemimpinan, dan Keberlanjutan Pembangunan” di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (18/11/2026).

Seminar itu turut menghadirkan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus Wakil Ketua Umum ICMI Pusat, Prof. Teuku Abdullah Sanny, serta Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Prof. Edy Giri Rahman Putra, sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Safrizal menyebut Aceh sebagai living laboratory of disaster karena memiliki sejarah panjang kebencanaan yang memberikan banyak pelajaran bagi penguatan tata kelola risiko bencana. Jejak kebencanaan tersebut terlihat dari berbagai peristiwa besar yang pernah terjadi, mulai dari tsunami Simeulue tahun 1907, gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, hingga banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa periode terakhir.

Pengalaman tersebut, menurutnya, harus menjadi modal penting dalam menyusun strategi pembangunan dan mitigasi bencana yang lebih baik di masa depan.

Safrizal menjelaskan bahwa banjir bandang dan berbagai bencana alam yang terjadi di Aceh tidak semata-mata dipicu oleh tingginya curah hujan. Pemahaman terhadap bencana, kata dia, harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan geo-hidrometeorologi yang melihat keterkaitan berbagai faktor yang bekerja secara bersamaan.

Ia menyebutkan, faktor geologi mencakup kondisi tanah, batuan, dan bentang lahan. Faktor hidrologi berkaitan dengan pergerakan air, limpasan permukaan, dan kapasitas sungai. Sementara faktor meteorologi berhubungan dengan cuaca dan intensitas curah hujan. Seluruh proses tersebut kemudian berinteraksi dengan kondisi ekologi wilayah yang turut menentukan tingkat kerentanan suatu kawasan terhadap bencana.

“Pemicu bencana besar seperti banjir bandang tidak hanya bersumber dari faktor hidrometeorologi atau tingginya curah hujan semata. Ada keterlibatan faktor geologi, hidrologi, dan ekologi yang saling berinteraksi,” ujar Safrizal ZA.

Menurutnya, ketika Siklon Tropis yang bergerak dari Selat Malaka menuju Samudera Hindia terhalang oleh Pegunungan Bukit Barisan, maka mengakibatkan curah hujan tinggi di daerah yang dilewati dan terjadilah kejenuhan tanah (soil saturation). Kemudian mengakibatkan meningkatnya limpasan air ke permukaan, serta melonjaknya debit sungai.

Oleh karena itu risiko longsor dan banjir bandang akan semakin besar. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Ketika seluruh proses tersebut terjadi secara bersamaan, dampaknya tidak lagi sekadar fenomena alam. Ia berubah menjadi persoalan kemanusiaan dan pembangunan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Safrizal juga mengingatkan bahwa Aceh menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Berdasarkan proyeksi iklim BMKG yang dipaparkannya, Aceh berpotensi mengalami pergeseran pola musim serta peningkatan kejadian hujan ekstrem, terutama pada awal dan akhir tahun. Kondisi tersebut diperkirakan akan memberikan tekanan yang lebih besar terhadap daerah aliran sungai, kawasan permukiman, serta infrastruktur apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.

Safrizal menekankan bahwa berbagai proyeksi menuju tahun 2036 menunjukkan pentingnya upaya adaptasi iklim dan penguatan ketahanan wilayah sejak sekarang. Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat ketahanan hidrologi melalui audit sungai, kajian daerah aliran sungai, pemodelan banjir, serta pengelolaan lingkungan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan. Langkah tersebut diperlukan agar Aceh mampu menghadapi risiko iklim yang diperkirakan meningkat dalam satu dekade mendatang.

Selain menyoroti ancaman iklim, Safrizal juga menegaskan pentingnya menjaga modal ekologis yang dimiliki Aceh. Dengan kawasan hutan yang masih luas dan menjadi salah satu yang terbesar di Sumatera, Aceh memiliki aset lingkungan yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Namun, tantangan yang dihadapi bukan hanya mempertahankan luasan kawasan hutan, melainkan memastikan fungsi ekologinya tetap berjalan dengan baik.

Menurutnya, pembangunan harus dilakukan sesuai fungsi ruang dan karakteristik kawasan. Tidak seluruh wilayah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Kawasan konservasi, daerah resapan air, ekosistem gambut, kawasan pesisir yang rentan, hingga wilayah dengan risiko bencana tinggi perlu mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Safrizal menilai bahwa kekayaan sumber daya alam Aceh harus dikelola secara bertanggung jawab agar mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan ekologis. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, kata dia, bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kepemimpinan visioner dalam menghadapi tantangan pembangunan dan lingkungan ke depan. Aceh, menurutnya, membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kepentingan generasi mendatang. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang visioner, berintegritas, kolaboratif, transformatif, tangguh, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

“Warisan kepemimpinan bukan sekadar apa yang kita bangun hari ini, tetapi juga apa yang berhasil kita jaga untuk masa depan,” tegas Safrizal ZA.

Melalui momentum refleksi kebencanaan di Aceh, Safrizal mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pengalaman menghadapi bencana sebagai pelajaran dalam memperbaiki tata kelola wilayah dan arah pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan yang baik bukan hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan serta memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi yang akan datang.

“Membangun wilayah bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan,” pungkasnya. []