LENSAPOST.NET– Masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Aceh Utara tidak perlu langsung khawatir kehilangan bantuan pemerintah hanya karena mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengikuti program Bantuan Presiden (Banpres) UMKM. Kepemilikan NIB bukan satu-satunya indikator yang menentukan perubahan status kesejahteraan seseorang.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Aceh Utara, Fakhrurradhi, S.H., M.H., mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun surat resmi terkait kabar bahwa pengurusan NIB dapat menyebabkan bantuan sosial terhenti.
“Sejauh ini kami di Dinas Sosial belum menerima informasi maupun surat resmi terkait hal tersebut,” kata Fakhrurradhi.
Ia menjelaskan, program Banpres UMKM dan penyaluran bantuan sosial merupakan dua urusan dengan kewenangan berbeda.
Program Banpres UMKM berada dalam ranah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), sedangkan pendataan serta penanganan bantuan sosial menjadi kewenangan Dinas Sosial.
Karena itu, informasi mengenai dampak pengurusan NIB terhadap penerimaan bansos perlu dipahami berdasarkan mekanisme pendataan kesejahteraan yang berlaku.
Fakhrurradhi menerangkan, penentuan penerima bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 desil kesejahteraan. Desil 1 hingga 4 menjadi kelompok prioritas yang dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako/BPNT, sedangkan Desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Pemutakhiran desil dilakukan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset.
“Ketika ada data baru yang masuk, misalnya seseorang tercatat memiliki usaha melalui NIB, hal itu bisa menjadi salah satu informasi dalam penilaian kondisi sosial ekonomi. Namun, bukan berarti hanya karena memiliki NIB desilnya otomatis berubah,” jelasnya.
Ia menegaskan, perubahan status kesejahteraan harus dilihat dari keseluruhan kondisi sosial ekonomi masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha. (***)












