LENSAPOST.NET – Kapolri Jenderal Polisi Sujudi Ario Seto memperkuat sinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk mewujudkan desa bersih narkoba serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penyaluran tenaga kerja.
Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menerima audiensi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajaran di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Kolaborasi tersebut difokuskan pada edukasi bahaya narkotika, penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), serta upaya mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kapolri mengatakan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang kerap menjadi pemicu berbagai tindak kriminal, mulai dari pencurian, kekerasan, tawuran, kejahatan jalanan hingga perkelahian antarkampung dan antargeng. Karena itu, edukasi kepada masyarakat, termasuk generasi muda, perlu diperkuat melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
“Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sering kali menjadi pemicu terjadinya kejahatan konvensional, seperti pencurian, kekerasan, tawuran, kejahatan jalanan, hingga perkelahian antarkampung dan antargeng. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga kita ingin bekerja sama lebih erat lagi dengan Kementerian Desa untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, termasuk anak-anak kita,” ujar Kapolri.
Salah satu upaya yang akan diperkuat yakni Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) agar dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, program Desa Bersinar didorong untuk diterapkan di seluruh desa dengan indikator penilaian yang jelas guna memastikan lingkungan desa memiliki ketahanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kapolri juga memperkenalkan program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran), yang melibatkan Bhabinkamtibmas dan pendamping desa untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, kemudian memberikan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja sebelum disalurkan ke perusahaan.
“Sering kali setelah direhabilitasi, mereka kembali menggunakan narkoba karena tidak punya pekerjaan. Inilah yang kita cegah. Kita latih mereka, termasuk dari sisi soft skill, sehingga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat kembali produktif setelah mengikuti pelatihan,” ungkap Kapolri. Program tersebut juga menyasar masyarakat yang telah menyelesaikan rehabilitasi ketergantungan narkotika dengan melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta dunia usaha.
Kapolri menegaskan, upaya menjaga kamtibmas membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, bukan hanya Polri. Melalui penguatan program edukasi antinarkoba, pemberdayaan desa, dan pembukaan kesempatan kerja, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan serta masyarakat semakin produktif. “Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harapannya, masyarakat yang menganggur maupun mereka yang berkebutuhan pascarehabilitasi bisa mendapatkan pekerjaan dan m
