LENSAPOST.NET – Wakil Ketua DPD Gerindra Aceh, Kesuma Fachry (Ayie Ramli Ridwan) menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, yang menuding Ketua Gerindra Aceh Fadhlullah dan Bendahara Gerindra Aceh T. Irsyadi sebagai dalang terkait adanya dugaan kesalahan administrasi SK Plt dalam sidang paripurna Jumat (22/2/2025) malam) dapat merusak hubungan baik atau “kemesraan” Prabowo dan Muzakir Manaf (Mualem) selaku pimpinan Partai Aceh.
“Pernyataan beliau terlalu membabi buta dan lari dari konteks, termasuk penyataan lima kursi jangan coba coba atur Aceh. Hal ini sudah menyinggung Partai Gerindra,” ungkap Ayie Ramli, Sabtu (22/2/2025),
Gerindra Aceh, kata Ayie Ramli Ridwan, telah lama menunggu momen saat ini, di mana Aceh memiliki hubungan baik dengan pemerintah pusat.
“Cukup banyak masih persoalan Aceh yang sangat membutuhkan dukungan Pusat. Hubungan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI saat ini dengan Muzakkir Manaf sebagai Gubernur definitif 2025-2030 merupakan ‘jalan tol’ untuk mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan Aceh, termasuk Implementasi UUPA yang masih jauh dari harapan,” ujarnya.
Ketua DPRA, lanjut Ayie, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus bijak, arif dan santun agar rakyat bisa mengambil contoh yang baik.
“Menjaga nama Aceh di Pusat sangat penting, agar Pemerintahan lima tahun ke depan, khususnya dalam meningkatkan Investasi dari luar bisa lebih menarik dan mudah,” ujarnya.
Ayie Ramli Ridwan berharap agar semua pihak di Aceh bisa lebih dewasa menyikapi kondisi-kondisi seperti yang sedang berkembang saat ini.
“Kita mesti berkepala dingin dalam menyikapi segala masalah, jangan sampai salah dalam berpendapat karena amarah,” ujarnya.
Sebelumnya dalam sidang paripurna Jumat (22/2/2025), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli mempertanyakan keabsahan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Alhudri yang baru saja diangkat berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf tertanggal 12 Februari 2025.
Dalam SK pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh pada point pertama tertera; Terhitung mulai tanggal 12 Februari 2025 melaksanaka tugas di samping jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan.
Lantas Zulfadli mempertanyakan model jabatan tersebut.
“Apakah ini ada yang model jabatan begini?, ini dipastikan kecolongan, bukan dari si pembuat yang sebenarnya. Kita tidak berbicara nama orang, tapi berbicara secara administrasi,” tanya Fadli dalam sidang paripurna yang digelar pada Jumat (21/2/2025) malam.
Fadli merasa, saat ini dirinya merasa diobok-obok oleh sejumlah oknum yang tidak senang dengannya. Dia menerima tantangan itu bagi siapa saja yang tidak ingin senang dengannya, termasuk menggeser posisinya sebagai Ketua DPR Aceh.
Siapa yang berani pecat saya? Coba tunjukin mana, na aneuk agam (ada laki-laki di sini). Kalau saya di posisi benar coba tunjukkan siapa yang berani. SK saya, SK Mendagri berlaku lima tahun. YARA itu kecil, malam ini akan saya buka semuanya,” jelas Zulfadli dengan suaranya yang lantang.
Oleh karena itu, dia mengajak semua peserta dalam forum sidang paripurna itu untuk buka-bukaan terkait polemik Plt Sekda tersebut. Dia juga mengingatkan Partai Aceh kepada semua kadernya yang sedang menjalankan tugas di lembaga legislatif Aceh.
Selanjutnya Zulfadli juga mempertanyakan tidak adanya paraf Badan Kepagawaian Aceh (BKA) di lembar pengangkatan Plt Sekda tersebut.
“Paraf BKA dan Asisten di situ ada tidak?, makanya jangan hantam Ketua DPRA. Kalau ingin berlaga dengan Ketua DPRA cari dimana kesalahan Ketua DPRA, jangan cari kebenarannya. Ingatkan ini semuanya ya!” katanya juga dengan lantang.
Kemudian Zulfadli mepertanyakan mekanisme penulisan surat tersebut dengan lambang burung Garuda yang tampak berbeda.
“Ini lambang burung Garuda. Biasanya kalau produk BKA dan Pemerintah Aceh ini lebih kecil, tulisan Gubernur Aceh diBold (tebal), kalau produk BKA tulisannya kecil. Berarti ini dipastikan bukan produk BKA,” katanya.
Menurut Zulfadli, pengangkatan Plt Sekda Alhudri itu sarat permainan, dan dia mengajak anggota forum itu untuk memanggil pihak terkait.
“Kita akan memanggil pihak terkait, apakah lewat RDP atau membentuk Pansus,sepakat?” ujar Zulfadli sambil mengetuk palu sidang.
Tak berhenti di situ, Zulfadli menuding polemik semua itu adalah sarat permainan oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah Dekfad Ketua Partai Gerindra dan Bendahara Gerindra Irsyadi.
“Saya akan tuntaskan ini persoalan dan dukung saya. Siapa yang berani pecat saya akan saya lawan kalau di posisi benar. Jangankan YARA, saya bekerja di sini tidak pernah ada satu surat pun dari Partai Aceh yang melarang saya dan mendamaikan atas berbagai kesilapan. Kalau ingin ingatkan saya duduk secara baik-baik. Jangan atur Aceh dengan lima kursi. Karena dengan lima kursi tidak bisa diatur Aceh. Makanya saya ingatkan, jangan main-main dengan lembaga DPR Aceh,” jelasnya.
Zulfadli dalam forum itu mengajak semua lembaga legislatif untuk mengawal kinerja Gubernur Aceh Muzakkir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. Jika tidak sesuai dengan kinerjanya, kata Fadli maka DPRA akan siap memakzulkan (menurunkan) mereka. []
