Lensapost.net I Pidie — Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Pidie menilai polemik yang berkembang terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), perlu dipahami secara utuh dan tidak dipotong dari konteks aslinya. Organisasi ini juga mengajak masyarakat agar lebih cermat dalam menilai pernyataan tokoh publik, terutama yang beredar melalui potongan video di media sosial.
Ketua PC ISNU Pidie, Tgk Nanda Saputra, mengatakan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada JK tidak berdasar apabila melihat substansi lengkap dari pernyataan tersebut. Menurutnya, JK tidak sedang merendahkan agama tertentu, melainkan menjelaskan realitas konflik komunal yang pernah terjadi di Indonesia, sekaligus meluruskan pemahaman yang keliru tentang legitimasi kekerasan atas nama agama.
“Pernyataan Pak JK harus dibaca secara utuh, tidak bisa dipahami sepotong-sepotong. Beliau sedang menjelaskan konteks konflik dan upaya meluruskan cara pandang yang salah terhadap perang suci. Jadi, sangat tidak tepat jika itu kemudian ditarik menjadi tuduhan penistaan agama,” ujar Tgk Nanda Saputra, kepada NU Online, Senin, (13/4/2026).
Ia menjelaskan, JK selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh nasional yang memiliki komitmen kuat terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persatuan bangsa. Karena itu, menurut dia, sangat penting bagi publik untuk melihat rekam jejak JK secara menyeluruh sebelum memberikan penilaian atas pernyataan yang beredar.
Dalam pandangan PC ISNU Pidie, apa yang disampaikan JK justru menegaskan bahwa membunuh orang yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua, tidak dapat dibenarkan oleh agama apa pun. Nilai yang ditekankan JK, kata dia, adalah pentingnya menjunjung cinta kasih, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia di tengah konflik.
Tgk Nanda mengatakan, apabila ditarik ke konteks sejarah, pernyataan JK tidak bisa dilepaskan dari peran besarnya dalam meredakan konflik di Poso dan Ambon pada awal 2000-an. Dalam dua konflik komunal tersebut, JK mengambil langkah mediasi dan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dalam ruang dialog untuk menghentikan kekerasan.
“Pak JK bukan tokoh yang menyulut konflik, tetapi tokoh yang justru hadir di tengah situasi sulit untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Kita tahu ada proses panjang yang beliau tempuh sampai lahirnya Perjanjian Malino. Itu bukti nyata komitmen beliau pada perdamaian,” katanya.
Sebagaimana diketahui, konflik komunal di Poso dan Ambon menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Di Poso, ribuan orang dilaporkan meninggal dunia, sementara di Ambon dan wilayah Maluku jumlah korban mencapai ribuan jiwa dalam rentang waktu yang relatif singkat. Konflik yang bernuansa SARA itu kemudian diredakan melalui proses mediasi yang dipimpin JK saat menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Proses perdamaian tersebut diwujudkan melalui Perundingan Malino I pada 2001 untuk konflik Poso dan Perundingan Malino II pada 2002 untuk konflik Ambon. Dalam perundingan itu, tokoh agama Islam dan Kristen, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur yang terlibat dalam konflik dipertemukan untuk membangun kesepakatan penghentian kekerasan.
Bagi PC ISNU Pidie, fakta sejarah tersebut penting untuk diingat agar masyarakat tidak mudah terseret oleh opini yang dibangun dari narasi yang terpotong. Menurut Tgk Nanda, di era digital saat ini, potongan video dan kutipan singkat sangat mudah disebarluaskan tanpa penjelasan yang memadai, sehingga berpotensi melahirkan kesalahpahaman di tengah publik.
Ia mengingatkan, tradisi tabayun atau klarifikasi dalam Islam sangat relevan diterapkan dalam menyikapi informasi semacam itu. Masyarakat, kata dia, perlu mendahulukan kehati-hatian sebelum memberi penilaian, apalagi jika informasi yang beredar menyangkut isu sensitif yang berkaitan dengan agama dan hubungan antarkelompok.
“Kita jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang dipotong dari konteksnya. Masyarakat harus cerdas dan tenang dalam melihat persoalan. Klarifikasi, tabayun, dan sikap proporsional sangat penting agar ruang publik kita tidak dipenuhi prasangka dan kesimpulan yang terburu-buru,” ujarnya.
Lebih lanjut, PC ISNU Pidie menilai polemik tersebut seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat literasi publik dalam membaca informasi. Menurutnya, kedewasaan dalam bermedia sosial sangat dibutuhkan agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi tuduhan yang memperkeruh persaudaraan kebangsaan.
Di akhir keterangannya, Tgk Nanda Saputra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menempatkan persoalan ini secara jernih dan adil. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan kesejukan, persatuan, dan semangat saling menghormati, bukan saling menyudutkan berdasarkan informasi yang belum dipahami secara menyeluruh.
“PC ISNU Pidie mengajak masyarakat untuk mencermati konteks pernyataan Pak JK secara utuh. Jangan sampai tokoh yang punya rekam jejak besar dalam perdamaian justru disalahpahami karena potongan narasi yang tidak lengkap. Yang kita perlukan hari ini adalah sikap bijak, tabayun, dan komitmen menjaga persaudaraan,” pungkasnya.[]
