LENSAPOST.NET– Ketegangan antara eksekutif dan legislatif terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh akhirnya mencapai titik damai.
Menurut pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Abulyatama Aceh, Usman Lamreng, keberhasilan ini tidak lepas dari peran Sekjen Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), yang bertindak sebagai mediator dalam mempertemukan Wakil Gubernur Aceh dan Ketua DPRA.
Usman menilai langkah mediasi yang dilakukan Abu Razak merupakan upaya positif yang mencegah perdebatan berkepanjangan.
“Ini merupakan langkah maju dalam menjaga stabilitas politik di Aceh. Jika ketegangan ini terus berlarut-larut, tentu akan berdampak pada jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Usman, Selasa (25/2).
Menurutnya, perselisihan antara eksekutif dan legislatif adalah hal yang lumrah dalam dinamika politik. Namun, ia menekankan bahwa setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik.
“Dalam demokrasi, perdebatan dan kritik merupakan hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kedua belah pihak bisa saling menghormati dan mencari solusi terbaik untuk rakyat Aceh,” tambahnya.
Usman juga mengapresiasi sikap Wakil Gubernur Aceh dan Ketua DPRA yang akhirnya mencapai kesepahaman dalam menyelesaikan polemik ini.
Ia berharap sinergi antara kedua lembaga ini terus terjalin, karena rakyat Aceh sangat menantikan kerja sama yang harmonis dalam pembangunan daerah.
“Legislatif memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penganggaran, sementara eksekutif bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Jika keduanya bisa menjaga komunikasi yang baik, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan berpihak kepada rakyat,” kata Usman.
Lebih lanjut, Usman menilai bahwa penyelesaian konflik ini menjadi momentum bagi eksekutif dan legislatif untuk memperkuat koordinasi dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya dalam hal penunjukan pejabat publik.
“Harapan kita adalah agar kejadian serupa tidak terulang. Kritik dan masukan harus selalu dijadikan bahan evaluasi, bukan malah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan,” pungkasnya.
Dengan adanya perdamaian ini, Usman optimistis bahwa Aceh bisa lebih fokus pada pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita bersama-sama membangun Aceh dengan semangat demokrasi yang sehat dan komunikasi politik yang lebih matang,” tutupnya.
