LENSAPOST.NET – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh mengalokasikan lebih dari Rp11 miliar untuk urusan kendaraan pejabat.
Sebagian besar dana, yakni Rp4,9 miliar, dipakai untuk membeli mobil baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, masing-masing senilai Rp3 miliar dan Rp1,9 miliar.
Tak hanya itu, Pemko juga menganggarkan Rp6,2 miliar untuk menyewa kendaraan operasional pejabat eselon II dan III, meski keberadaan mobil dinas lama masih belum jelas kondisinya.
Ketua Umum FAKSI Aceh, Yulindawati, mengkritik keras langkah ini. Ia menilai sewa kendaraan tanpa alasan kuat berpotensi menjadi akal-akalan kontrak fiktif.
“Kalau perawatan kendaraan dinas berjalan rutin, harusnya masih layak pakai,” ujarnya.
Yulinda mendesak Pemko Banda Aceh membuka data kondisi kendaraan dinas secara transparan.
