Lewat SIPASEE UTARA, Aceh Utara Satukan Data dan Aksi Cegah Stunting

Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Fauzan, SSTP, MPA

LENSAPOST.NET– Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui inovasi pelayanan terpadu berbasis keluarga.

Salah satu langkah strategis yang dikembangkan adalah SIPASEE UTARA (Sistem Integrasi Pelayanan Sosial dan Penurunan Stunting Aceh Utara), sebuah inisiatif yang dirancang untuk menghubungkan data lintas sektor dengan tindak lanjut pelayanan bagi keluarga rentan berisiko stunting.

Inovasi ini digagas oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Fauzan, SSTP, MPA, sebagai proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026.

Gagasan tersebut lahir dari kebutuhan menghadirkan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, sehingga penanganan keluarga berisiko stunting tidak berjalan sendiri-sendiri di masing-masing perangkat daerah.

Selama ini, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, pendampingan keluarga hingga sanitasi dan akses terhadap pelayanan dasar.

Namun, informasi yang menjadi dasar penanganan masih tersebar di sejumlah perangkat daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memastikan keluarga yang membutuhkan bantuan memperoleh pelayanan secara tepat, terarah, dan berkelanjutan.

Melalui SIPASEE UTARA, keluarga ditempatkan sebagai pusat pelayanan. Informasi sosial ekonomi, kesehatan, identitas kependudukan, serta kebutuhan pendampingan dirancang agar saling terhubung.

Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan keluarga dan menindaklanjutinya sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketepatan sasaran sekaligus mengurangi kesenjangan koordinasi dalam pelayanan.

Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Komitmen membangun sistem pelayanan terpadu tersebut mulai dikonsolidasikan sejak September 2026. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 116/55/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Pembentukan Tim SIPASEE UTARA. Tim ini menjadi wadah koordinasi berbagai perangkat daerah dan unsur masyarakat dalam mendukung pelaksanaan inovasi tersebut.

Kolaborasi melibatkan Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, DPMPPKB, Diskominsa, Dukcapil, serta unsur kecamatan, gampong, kader, pendamping, dan masyarakat.

Masing-masing pihak memiliki peran strategis, mulai dari penyediaan informasi kondisi sosial ekonomi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pendampingan keluarga berisiko, pencocokan identitas kependudukan hingga dukungan integrasi dan pertukaran data.

Keterlibatan kecamatan, gampong, kader, dan pendamping juga menjadi bagian penting dalam memastikan informasi yang terhimpun sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Mereka berperan dalam verifikasi kondisi keluarga sekaligus memantau tindak lanjut pelayanan.

Pembagian peran tersebut diharapkan membangun koordinasi yang lebih terarah, sehingga penanganan keluarga rentan tidak berhenti pada pendataan, tetapi berlanjut pada tindakan nyata.

Data Terintegrasi, Pelayanan Lebih Terarah

Dalam rancangan operasionalnya, SIPASEE UTARA mengembangkan alur pelayanan mulai dari identifikasi keluarga, verifikasi identitas dan kondisi, pencocokan data lintas sektor, penentuan kebutuhan, hingga rujukan kepada perangkat daerah atau penyedia layanan terkait. Setiap tindak lanjut pelayanan selanjutnya dicatat sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

Dengan mekanisme tersebut, keluarga yang membutuhkan dukungan kesehatan, pemenuhan gizi, pendampingan maupun perlindungan sosial diharapkan dapat lebih mudah dihubungkan dengan layanan yang sesuai. Integrasi informasi juga menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk mengambil langkah berdasarkan kebutuhan keluarga, bukan sekadar menjalankan program secara sektoral.

Aspek perlindungan data pribadi turut menjadi perhatian dalam pengembangan sistem ini. Pengelolaan informasi keluarga perlu didukung pengaturan akses, pembagian tanggung jawab, serta pemanfaatan data sesuai kebutuhan pelayanan. Hal ini penting untuk memastikan integrasi data berjalan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan informasi masyarakat.

Sejumlah fondasi awal telah dibangun melalui penguatan koordinasi, pembentukan tim, pemetaan peran pemangku kepentingan, serta penyusunan arah integrasi pelayanan berbasis keluarga. Selanjutnya, pengembangan SIPASEE UTARA diarahkan pada penyempurnaan rancangan operasional, pencocokan dan validasi data, peningkatan kapasitas pelaksana, serta penguatan mekanisme pemantauan.

Pengembangan dashboard juga menjadi bagian dari rencana untuk mendukung pengelolaan informasi dan memudahkan pemantauan tindak lanjut pelayanan lintas sektor. Keberhasilan inovasi ini nantinya akan dilihat dari implementasi layanan, ketepatan sasaran, kesinambungan pendampingan, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh keluarga penerima layanan.

Lebih dari sekadar integrasi data, SIPASEE UTARA diharapkan menjadi fondasi perubahan pola kerja pemerintahan dalam menangani persoalan sosial dan stunting. Melalui semangat “Integrasi Data, Kolaborasi Aksi, Sejahtera Keluarga,” Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih terpadu, inklusif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mendukung percepatan penurunan stunting. (***)