LENSAPOST.NET – Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Taufik A. Rahim, menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 tidak berpihak kepada rakyat. Ia menyoroti komposisi belanja yang dinilai lebih dominan untuk program dan proyek pemerintah dibandingkan penanganan kemiskinan.
Dari total APBA 2026 sebesar Rp 10,82 triliun, sekitar Rp 7,4 triliun atau 68,6 persen dialokasikan untuk belanja program dan proyek Pemerintah Aceh. Sementara itu, anggaran untuk program kerakyatan atau penanganan kemiskinan hanya Rp 362 miliar atau sekitar 3,35 persen.
“Ini sangat miris dan tidak mencerminkan sense of crisis, apalagi di tengah kondisi sosial-ekonomi Aceh yang masih berat,” ujar Taufik.
Ia mengungkapkan, per Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 704.690 jiwa atau 12,33 persen, tertinggi di Sumatera. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memburuk pascabanjir bandang 28 November 2025 yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup di sejumlah wilayah.
“Jika dampak bencana diperhitungkan, angka kemiskinan bisa meningkat hingga 16–17 persen. Dengan kondisi seperti itu, anggaran Rp 362 miliar jelas tidak memadai sebagai stimulus ekonomi,” katanya.
Taufik menjelaskan, mayoritas masyarakat miskin di Aceh menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, sektor informal, hingga industri rumah tangga. Karena itu, kebijakan fiskal yang minim pada sektor-sektor tersebut dinilai tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro.
Ia juga membandingkan anggaran penanganan kemiskinan dengan sejumlah pos belanja lain, seperti biaya iklan sekitar Rp 71,7 miliar, biaya makan-minum Rp 100 miliar, serta rencana rehabilitasi rumah legislatif sebesar Rp 50 miliar.
“Kontras ini menimbulkan kesan gaya hidup hedonisme di tengah rakyat yang kesulitan. Padahal uang negara bersumber dari rakyat dan seharusnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Terkait bantuan insidentil seperti program mak meugang, Taufik menilai kebijakan tersebut belum tentu efektif mendorong stabilitas ekonomi. Ia bahkan mengingatkan potensi penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat, termasuk dalam pengadaan sapi yang disebut mencapai Rp 50 juta per ekor.
Menurutnya, di tengah persoalan banjir, kerusakan lingkungan, pengangguran, kemiskinan, serta kebutuhan pemulihan ekonomi, pemerintah seharusnya menunjukkan keberpihakan yang nyata.
“Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, pemerintah perlu merefleksikan kembali kebijakan anggaran agar lebih manusiawi dan benar-benar pro-rakyat,” pungkasnya.
