LENSAPOST.NET – Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi serikat pekerja memastikan tetap turun ke jalan pada Rabu, 4 Maret 2026. Meski rencana aksi di depan Gedung DPR RI dibatalkan karena masa reses, unjuk rasa tetap digelar dan dipusatkan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta.
Aksi ini diinisiasi oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Partai Buruh.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan pembatalan aksi di DPR dilakukan setelah pihak parlemen menginformasikan tidak ada anggota maupun pimpinan yang berada di kompleks parlemen karena masih masa reses.
“Seharusnya aksi ini dilakukan juga di depan Gedung DPR RI. Tapi dari pihak DPR menginformasikan bahwa mereka masih reses, jadi tidak ada anggota maupun pimpinan di Gedung DPR RI, termasuk pada besok tanggal 4 Maret,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Selasa (3/3/2026).
Ia menegaskan, aksi tetap berjalan dan dipusatkan sepenuhnya di depan Kemnaker.
Jumlah peserta aksi diperkirakan berkisar 500 hingga 1.000 orang. Massa berasal dari kawasan industri Jabodetabek, Karawang, hingga Purwakarta, dengan mempertimbangkan situasi bulan Ramadhan.
Aliansi buruh membawa lima tuntutan utama yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan kerja dan kesejahteraan pekerja.
Salah satu isu sentral adalah penolakan terhadap rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menggerus penyerapan tenaga kerja di industri otomotif nasional dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 10 ribu buruh.
Menjelang Idulfitri, buruh juga mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap perusahaan yang menunggak pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Selain itu, mereka meminta agar THR tidak dikenakan potongan pajak penghasilan.
Isu lain yang kembali disuarakan adalah penghapusan sistem kerja outsourcing serta penolakan skema upah murah atau Hostum.
Di bidang legislasi, buruh menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan serta RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai berlarut-larut.
Di luar isu domestik, massa juga menyinggung eskalasi konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Mereka menilai ketegangan geopolitik tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan BBM dalam negeri, yang pada akhirnya dapat menekan biaya produksi serta membuka ruang terjadinya PHK.
Said Iqbal berharap perwakilan buruh dapat diterima langsung oleh Menteri atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan guna menyampaikan tuntutan secara resmi.
Meski lokasi aksi berubah akibat masa reses DPR, substansi tuntutan dipastikan tetap sama, dengan tekanan utama pada perlindungan lapangan kerja dan daya beli buruh. []
