LENSAPOST.NET– Provinsi Aceh menegaskan posisinya sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional.
Data terbaru menunjukkan produksi padi Aceh masih berada di jalur aman, bahkan surplus.
Namun di balik angka-angka yang tampak menjanjikan, tersimpan tantangan struktural besar: penyusutan lahan, risiko iklim, hingga kesejahteraan petani yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian produksi.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanbun Aceh, Safrizal, memaparkan tren peningkatan luas tanam padi yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari 264.483 hektar pada 2023, luas tanam melonjak menjadi 332.567 hektar pada 2024, dan diproyeksikan mencapai 363.189 hektar pada 2025.
Produksi padi pun ikut terdongkrak. Tahun 2024, Aceh mencatat produksi 1,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik dari 1,40 juta ton pada 2023. Meski pada 2025 sedikit turun menjadi 1,61 juta ton, Aceh tetap berada dalam kategori surplus.
“Sentra produksi terbesar masih didominasi Aceh Utara, Pidie, Aceh Besar, dan Aceh Timur,” ujar Safrizal pada acara Workshop Statistik Pertanian BPS Provinsi Aceh Tahun 2026 dengan tema: Aceh Lumbung Pangan NasionalSelasa 10 Februari 2026 di Kantor BPS Aceh.
Namun, luas panen justru menunjukkan fluktuasi. Setelah mencapai puncak 301.196 hektar pada 2024, luas panen 2025 turun menjadi 283.182 hektar.
Untuk menjaga produksi, Pemerintah Aceh menggulirkan berbagai program strategis. Salah satunya Optimasi Lahan (OPLAH), baik rawa maupun non-rawa, dengan total target hampir 18 ribu hektar.
Modernisasi pertanian juga digenjot melalui penyaluran alsintan: ratusan unit pompa air, traktor roda dua dan empat, hingga penggunaan drone pertanian.
Tak kalah penting, lahirnya Brigade Pangan, sebuah inisiatif yang menyasar petani milenial. Setiap brigade beranggotakan 15 orang dan mengelola sekitar 200 hektar lahan dengan skema kemitraan jangka panjang.
“Transformasi dari pertanian tradisional ke modern ini ditargetkan mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil sampai 100 persen,” jelas Safrizal.
Saat ini, terdapat 59 Brigade Pangan yang tersebar di berbagai kabupaten, dengan konsentrasi terbesar di Simeulue, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
Tidak Terbesar, Tapi Efisien
Dari sudut pandang akademik, Dr T Saiful Bahri menegaskan bahwa kekuatan Aceh bukan semata volume produksi, melainkan produktivitas dan efisiensi teknis.
“Produktivitas padi Aceh konsisten di atas rata-rata nasional, sekitar 5,5–5,6 ton per hektar, sementara nasional berada di kisaran 5,1–5,3 ton,” ujarnya.
Pada 2024, Aceh menempati peringkat ke-8 nasional sebagai produsen beras terbesar dan mencatat surplus beras sekitar 287 ribu ton. Produksi beras mencapai 956 ribu ton, sementara konsumsi hanya 669 ribu ton.
Namun, Saiful mengingatkan adanya paradoks. Di satu sisi Aceh surplus, di sisi lain luas lahan sawah terus menyusut. Data menunjukkan luas sawah Aceh turun drastis dari 363.111 hektar (2010) menjadi hanya 213.998 hektar pada 2023.
“Ini alarm serius. Kalau tidak diantisipasi, keunggulan Aceh bisa tergerus,” tegasnya.
Sementara Statistisi Ahli Madya BPS Aceh, Hendra Gunawan, menekankan bahwa angka-angka produksi kini dihitung dengan metode yang jauh lebih objektif melalui Kerangka Sampel Area (KSA) berbasis citra satelit dan survei ubinan.
“Tidak ada lagi manipulasi angka. Semua titik lokasi dikunci berbasis koordinat,” jelas Hendra.
Data BPS menunjukkan bahwa pada 2025 terjadi penurunan luas panen sebesar 5,98 persen dibanding 2024. Produksi GKG juga turun 2,70 persen, namun penurunan itu tertahan oleh naiknya produktivitas menjadi 5,70 ton per hektar.
Aceh Utara masih menjadi produsen beras terbesar dengan 178 ribu ton, disusul Pidie dan Aceh Besar. Sementara Pidie Jaya mencatat produktivitas tertinggi, mencapai 7,19 ton per hektar—jauh di atas rata-rata provinsi.
Bukan Sekadar Produksi
Ketiga narasumber sepakat: tantangan terbesar Aceh ke depan bukan lagi soal berapa ton gabah dihasilkan, melainkan bagaimana sistem pangan bekerja secara adil dan berkelanjutan.
Distribusi yang tidak efisien, rantai pasar panjang, posisi tawar petani yang lemah, serta dampak perubahan iklim menjadi pekerjaan rumah besar. Nilai Tukar Petani (NTP) belum selalu bergerak seiring naiknya produksi, sementara industri pengolahan padi masih didominasi penggilingan kecil dengan teknologi terbatas.
Aceh memang telah membuktikan diri sebagai lumbung pangan secara statistik. Namun, sebagaimana disimpulkan Saiful Bahri, “Ke depan, keberhasilan tidak boleh lagi diukur hanya dari angka produksi, tetapi dari kesejahteraan petani, stabilitas harga, dan daya tahan sistem pangan terhadap krisis iklim.”
Pihaknya berharap, di titik inilah Aceh berdiri hari ini: kuat di data, namun ditantang untuk membangun sistem pangan yang benar-benar berpihak pada petani dan masa depan. []
