BPBD Bireuen Pastikan Pembangunan Huntap Korban Banjir dan Longsor Mulai Februari

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian

LENSAPOST.NET– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian, menyatakan optimisme bahwa pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen akan dimulai pada awal Februari 2026.

Hal tersebut disampaikan Doli kepada wartawan, Kamis (22/1/2026). Ia menjelaskan, pembangunan Huntap lanjutan di Desa Bale Panah Juli akan diperluas ke desa-desa lain setelah proses verifikasi data rampung.

“Setelah verifikasi data dalam minggu ini selesai, pekerjaan pembangunan rumah hunian tetap lanjutan dari Desa Bale Panah Juli akan kita lanjutkan untuk masyarakat korban banjir dan tanah longsor di desa lain,” ujar Doli.

Untuk mempercepat proses verifikasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat menurunkan 200 orang verifikator yang saat ini bekerja di lapangan. Setiap desa ditugaskan dua orang petugas verifikasi.

“Tim sedang bekerja di lapangan melakukan verifikasi. Jumlahnya 200 orang, dan setiap desa ditugaskan dua orang,” jelasnya.

Verifikasi dilakukan terhadap rumah yang hilang atau rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan uji publik, di mana data rumah terdampak akan diumumkan secara terbuka di masing-masing desa.

Menanggapi pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Ir. Essy Asiah, M.T., yang menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mengusulkan pembangunan hunian tetap, Doli menegaskan bahwa informasi yang disampaikan pihaknya bersumber dari BNPB Pusat.

Menurut Doli, penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh sepenuhnya dikoordinasikan oleh BNPB Pusat bersama pemerintah daerah.

“Rumah Hunian Tetap di Bireuen dibangun oleh BNPB Pusat. Bahkan jauh sebelum Menteri PU datang ke Aceh. Kepala BNPB Pusat lebih dulu turun ke Bireuen,” tegasnya.

Ia pun meminta seluruh pihak mendukung kinerja BPBD Bireuen agar pembangunan Huntap berjalan lancar.

“Setelah proses verifikasi dilanjutkan tahap finalisasi. Jika tidak ada kendala, awal Februari 2026 pembangunan sudah bisa dimulai,” katanya.

Sebagaimana arahan Kepala BNPB Pusat, Letjen TNI Drs. Suharyanto, S.Sos., M.M., saat penyerahan Dana Tunggu Hunian (DTH) di Balai Desa Peusangan, Selasa (20/1/2026), BNPB juga akan membangun jembatan tanggap darurat yang sepenuhnya dibiayai APBN.

Untuk memulihkan akses transportasi darat di Gampong Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, BNPB menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Bireuen membangun jembatan gantung sementara yang menghubungkan Pante Lhong dengan Gampong Kubu dan beberapa desa lainnya. Jembatan ini bersifat sementara hingga kementerian terkait membangun jembatan rangka baja permanen.

“Bapak Bupati tolong siapkan dokumen agar segera kita bangun jembatan gantung supaya memudahkan masyarakat beraktivitas kembali,” ujar Suharyanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bireuen, Fadhil Abdullah, menyampaikan bahwa Hunian Tetap Terpusat akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di lokasi Bivak dan Krueng Simpo, Kecamatan Juli.

Adapun Hunian Tetap Mandiri akan dibangun oleh BNPB Pusat setelah proses verifikasi lapangan selesai.

“Mungkin dalam minggu ini data sudah terkumpul semua. Kementerian tinggal mengambil data tersebut, selain BNPB dan PKP yang akan membangun rumah hunian tetap,” ujarnya.

Di sisi lain, tokoh masyarakat Bireuen, Abu Dahlan, meminta kementerian yang terlibat dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh agar meningkatkan koordinasi antarinstansi.

“Jangan sampai Kementerian PU bilang A, sementara BNPB bilang B. Komunikasi yang tidak terpusat bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Abu Dahlan.

Ia menegaskan bahwa Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara (Huntara) merupakan hak korban bencana dan harus sama-sama direalisasikan.

“Yang administrasinya sudah lengkap, laksanakan pembangunan Huntap. Yang belum, tempati Huntara. Jangan saling mengedepankan ego,” tegasnya.

Abu Dahlan juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat bantuan pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat sudah menyiapkan Huntara dan Huntap. Jangan sampai bantuan itu hilang karena ego. Mari kita bantu korban bencana,” pungkasnya.