LENSAPOST.NET – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Pidie Jaya mendesak pemerintah kabupaten setempat segera mengambil langkah nyata untuk memulihkan tambak, sawah, dan lahan pertanian masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.
Perwakilan YARA Pidie Jaya, Nora Monica, S.H., CPLA, menilai pemulihan tersebut mendesak untuk menghidupkan kembali aktivitas produksi sekaligus membangkitkan perekonomian masyarakat pascabencana.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh berhenti pada perencanaan dan wacana. Bantuan serta dukungan alat berat harus benar-benar dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan lahan masyarakat terdampak.
“Pemkab Pidie Jaya harus bergerak cepat. Normalisasi tambak dan pembersihan lahan pertanian mesti menjadi prioritas agar masyarakat dapat kembali produktif dan memulihkan penghasilan. Pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada wacana dan janji, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” kata Nora di Meureudu, Selasa (20/10/2026).
Menurut Nora, desakan tersebut semakin relevan karena Pemkab Pidie Jaya telah menerima 66 unit alat berat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dukungan itu, katanya, harus dioptimalkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025.
YARA meminta seluruh dukungan pemerintah dimanfaatkan secara optimal, terarah, dan tepat sasaran agar pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan lebih cepat.
Berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Pidie Jaya setelah banjir November 2025, bencana tersebut berdampak pada 1.625 hektare lahan pertanian. Dari jumlah itu, 1.225 hektare mengalami kerusakan ringan, 141 hektare rusak sedang, dan 259 hektare rusak berat.
Sementara itu, luas tambak terdampak mencapai 1.700 hektare, terdiri atas 745 hektare rusak ringan, 300 hektare rusak berat, dan sisanya mengalami kerusakan sedang.
Salah satu kawasan yang membutuhkan penanganan segera berada di Dayah Kleng, Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.
Hasil peninjauan pemerintah kabupaten setempat menunjukkan tambak di kawasan tersebut dipenuhi endapan lumpur. Selain itu, tanggul mengalami kerusakan sehingga tambak belum dapat difungsikan secara optimal.
Nora menilai pemulihan tambak tidak cukup hanya melalui penyaluran benih. Pemerintah perlu melakukan pengerukan sedimentasi, membersihkan material organik, memperbaiki tanggul, serta memulihkan saluran pengairan agar tambak masyarakat kembali produktif.
“Jangan sampai tambak dibersihkan tanpa pembenahan menyeluruh, lalu masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama. Pemulihan harus dirancang agar tambak benar-benar bisa berproduksi dan memberikan pendapatan bagi masyarakat,” ujarnya.
YARA juga mendesak dinas terkait menetapkan skala prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaannya harus terukur serta disertai pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Bagi YARA, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak cukup diukur dari jumlah alat berat yang tersedia atau luas lahan yang berhasil dibersihkan. Ukuran utamanya adalah pulihnya aktivitas ekonomi dan kembalinya penghasilan masyarakat terdampak.
“Dukungan pemerintah pusat harus menjadi pengungkit percepatan pemulihan, bukan sekadar angka dalam laporan. Pemkab Pidie Jaya harus membuktikan kehadiran negara melalui kerja nyata agar masyarakat pesisir dan petani dapat bangkit kembali,” pungkas Nora.
