LENSAPOST.NET– Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. Saifuddin Muhammad, meminta seluruh pihak di Kabupaten Bireuen untuk mengakhiri polemik terkait bantuan logistik di gudang BPBD setempat dan kembali fokus pada pemenuhan hak-hak korban bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Saifuddin Muhammad menanggapi aksi inspeksi mendadak (sidak) gudang BPBD Kabupaten Bireuen oleh sejumlah anggota DPRK pada Senin, 12 Januari 2026 lalu, yang kemudian memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Sidak itu bahkan sempat dinarasikan sebagai “penggerebekan” di media sosial dan menimbulkan tudingan bahwa BPBD menimbun bantuan bagi korban bencana.
Di sisi lain, sejumlah pihak juga memberikan klarifikasi dan membela BPBD dengan menyatakan bahwa pendistribusian logistik telah dilakukan sesuai prosedur. Polemik tersebut memuncak dengan aksi unjuk rasa staf BPBD dan petugas pemadam kebakaran (Damkar) ke Kantor DPRK Bireuen pada Selasa, 13 Januari 2026.
Menurut Saifuddin, yang akrab disapa Yah Fud, kegaduhan yang terjadi justru berpotensi merugikan korban bencana serta mencoreng citra Kabupaten Bireuen.
“Kami minta semua stakeholder di Kabupaten Bireuen untuk segera mengakhiri polemik ini. Hentikan sikap saling tuding, saling menyalahkan, dan saling menyudutkan. Kegaduhan yang timbul hanya akan merugikan korban bencana dan merusak citra Bireuen. Seharusnya semua pihak fokus membantu dan menunaikan hak-hak korban,” ujar Yah Fud.
Ia menegaskan bahwa tidak ada yang keliru dengan pelaksanaan sidak oleh anggota DPRK karena hal tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif. Namun, ia menilai persoalan muncul akibat pola komunikasi dan penyampaian informasi yang kurang tepat kepada publik.
“Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sidak anggota DPRK. Itu bagian dari fungsi pengawasan. Mungkin komunikasinya yang keliru sehingga menimbulkan misinformasi dan mispersepsi di tengah masyarakat. Agar polemik tidak berlanjut, sebaiknya informasi itu diluruskan kembali kepada masyarakat,” katanya.
Yah Fud juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bireuen untuk memperkuat sinergi dan fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing demi mempercepat pemulihan pascabencana.
“Kita berharap semua pihak di Bireuen bisa lebih kompak dan satu visi dalam kerja pemulihan dampak bencana. Hilangkan tendensi dan kepentingan politik. BPBD dan Pemkab Bireuen fokus mengurus nasib korban dan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. DPRK mari mendukung penuh sesuai kewenangannya, begitu juga kami di DPRA,” ujar Ketua DPD Partai NasDem Bireuen tersebut.
Selain itu, Yah Fud menekankan pentingnya pendataan korban bencana yang dilakukan secara objektif, profesional, dan komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.
“Pendataan harus berjenjang, valid, dan mencakup semua sektor terdampak. Jangan hanya mendata infrastruktur dan rumah rusak. Korban terdampak ekonomi juga harus didata, seperti sawah tertutup lumpur, kebun rusak, tambak, hingga UMKM. Agar tidak ada korban yang kehilangan haknya, apalagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan ditangani Satgas Pemerintah Pusat. Jika datanya bermasalah, bisa memicu gejolak sosial ke depan,” pungkasnya.
