LENSAPOST.NET – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Stella Christie, Ph.D, melontarkan kritik keras terhadap sistem penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Stella menilai skema LPDP saat ini tidak tepat sasaran karena hanya berbasis prestasi tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi.
Sehingga, kata Stella, uang negara justru dinikmati oleh mereka yang secara finansial mampu.
Pernyataan menohok ini disampaikan Stella saat menanggapi polemik alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang viral karena menghina status WNI dalam wawancara di acara Hotroom Metro TV bersama Hotman Paris, Rabu (25/2/2026) malam.
Kegagalan Moral dan Kritik “Salah Sasaran”
Stella menyebut sikap alumni LPDP yang mencibir negaranya sendiri sebagai bentuk kegagalan pendidikan moral terhadap bangsa sejak dini.
Namun, ia juga menyoroti akar masalah pada kebijakan seleksi beasiswa.
Menurutnya, kegaduhan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk “bercermin” atas penggunaan uang pajak rakyat.
“Beasiswa negara itu harus tepat sasaran. Harus diberikan bagi mereka yang berprestasi dan membutuhkan. Jangan sampai uang negara ini diberikan hanya kepada yang berprestasi, tetapi sebenarnya keluarganya mampu,” tegas Profesor lulusan Harvard tersebut.
Stella mengungkapkan fakta bahwa hingga saat ini, LPDP belum menjadikan latar belakang ekonomi sebagai parameter utama.
“LPDP sampai saat ini belum atau tidak sama sekali mempertimbangkan latar belakang ekonomi. Hanya berdasarkan prestasi. Inilah saatnya kita mengubah kebijakan tersebut,” tambahnya.
Stella membandingkan pengalamannya saat meraih beasiswa dari tingkat SMA hingga PhD di institusi elit dunia seperti Harvard University.
Ia menekankan bahwa beasiswa yang ia terima bukan semata karena kecerdasannya, melainkan karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai kuliah semahal itu.
“Orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya di Harvard. Itulah kenapa saya mendapatkan beasiswa. Faktor ekonomi itu adalah yang terpenting dalam distribusi bantuan negara,” jelas Stella.
Menanggapi sindiran Hotman Paris mengenai keputusannya kembali ke Indonesia meski bergaji fantastis sebagai profesor di China dan Amerika, Stella menegaskan bahwa nasionalisme adalah soal pengabdian, bukan jabatan.
“Saya ingin mengabdi kembali kepada negara yang sudah memberikan segala-galanya. Saya dididik di negara ini dan sekarang saya ingin mengembalikan apa yang sudah saya dapat,” tuturnya.
Desakan Perbaikan Kebijakan LPDP
Meskipun LPDP berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, Stella mendesak adanya perbaikan policy atau kebijakan dalam menyeleksi calon penerima.
Ia sepakat dengan pandangan Hotman Paris bahwa sistem seleksi LPDP saat ini butuh perombakan total agar anggaran APBN tidak “terbuang” kepada kalangan elit yang sebenarnya bisa membiayai pendidikannya secara mandiri.
“Betul, tepat sekali. Perlu perbaikan kebijakan dalam menyeleksi calon penerima beasiswa agar lebih adil dan berpihak pada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya polemik alumni LPDP yang viral karena pernyataan bangga anaknya menjadi warga negara asing memantik respons keras dari Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto.
Dalam pernyataan terbuka lewat konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (25/2/2026), Sudarto menyampaikan permohonan maaf sekaligus peringatan tegas kepada seluruh alumni LPDP bahwa pendidikan mereka dibiayai uang rakyat.
Sudarto, tidak mampu menyembunyikan kegeramannya menyikapi polemik alumni yang secara terbuka menghina status WNI dan enggan berkontribusi bagi tanah air.
“Lu pakai duit pajak. Jangan lupa itu. Lu pakai duit pajak,” tegas Sudarto, mengingatkan bahwa dana abadi pendidikan lahir dari kepercayaan publik dan kontribusi pajak masyarakat.
Sudarto menekankan, LPDP bukan sekadar program beasiswa, melainkan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas.
Karena itu, setiap penerima beasiswa memikul tanggung jawab moral, etika, dan komitmen kebangsaan.
Ia memaparkan, proses seleksi LPDP berlapis dan ketat.
Mulai dari background checking, wawancara akademik oleh dosen bergelar doktor, hingga asesmen psikolog.
Calon penerima juga dibekali program Persiapan Keberangkatan yang menekankan wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan adaptasi budaya.
“Komitmen kembali dan berkontribusi untuk Indonesia itu ditanyakan sejak awal. Ini bukan hanya soal gelar S2, S3, atau postdoctoral. Ini soal amanah publik,” ujarnya
Sumber: Wartakota
