LENSAPOST.NET — Klaim Pertamina yang menyebutkan stok LPG di Aceh dalam kondisi aman dan distribusi akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan dinilai belum menjawab keresahan masyarakat. Pernyataan tersebut dianggap terlalu normatif dan tidak disertai data konkret terkait kondisi riil di lapangan.
Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi, Dr Usman Lamreueng, mengatakan bahwa klaim tersebut cenderung “menenangkan tanpa bukti” karena tidak disertai rincian mengenai jumlah stok aktual, tonase pasokan yang masuk, maupun pemetaan distribusi ke tiap kabupaten dan kota.
“Tanpa angka konkret, publik berhak meragukan klaim tersebut. Apa yang disebut aman, kalau di lapangan masyarakat justru antre panjang, tabung sulit didapat, dan harga melonjak?” ujar Usman, Rabu 3 Desember 2025.
Menurutnya, realitas yang dialami masyarakat di berbagai daerah di Aceh justru menunjukkan adanya kelangkaan dan ketidakterjangkauan LPG, yang memicu kepanikan hingga peningkatan harga di tingkat pengecer. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan serius antara pernyataan resmi dan situasi di lapangan.
“Persoalan ini bukan semata-mata soal stok, tetapi indikasi kuat adanya kegagalan dalam sistem distribusi yang belum tertangani dengan baik,” tegasnya.
Lebih jauh, Usman juga mengkritisi penggunaan istilah “normal dalam beberapa hari” yang menurutnya terlalu kabur, multitafsir, dan tidak memberikan kepastian waktu yang jelas bagi masyarakat, khususnya di tengah situasi darurat dan suasana duka yang sedang dialami sebagian warga akibat bencana.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian berbasis waktu — dua hari, tiga hari, atau satu minggu — bukan frasa longgar yang justru memicu panic buying, penimbunan, dan permainan harga.
Terkait pengalihan distribusi melalui jalur laut yang disebut sebagai solusi alternatif, Usman menilai pemerintah dan Pertamina belum transparan. Hingga kini belum dijelaskan secara terbuka mengenai kapasitas armada, volume angkut, serta efektivitas distribusi ke wilayah-wilayah terisolasi.
“Tanpa informasi itu, sulit bagi publik untuk percaya bahwa metode tersebut benar-benar mampu memenuhi kebutuhan Aceh secara merata,” tambahnya.
Ia pun mendorong media dan masyarakat sipil untuk terus mengambil posisi kritis dengan melakukan pemantauan lapangan, memverifikasi kondisi di pangkalan-pangkalan LPG, serta mengangkat suara warga yang terdampak langsung.
Sementara itu, ia meminta Pertamina dan pemerintah membuka data distribusi secara transparan dan memperketat pengawasan di tingkat agen serta pengecer, agar persoalan kelangkaan tidak terus berulang, terutama dalam kondisi bencana. []
